Gubernur Agustiar Ajak 652 Kepala Desa Jadi Motor Pembangunan, Efisiensi Anggaran Tak Boleh Hambat Pelayanan Rakyat
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Di tengah tantangan penyesuaian anggaran daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga laju pembangunan hingga ke pelosok desa. Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran menekankan, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan warga desa.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif Dewan Pimpinan Daerah APDESI Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6/2026). Kegiatan yang dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai kabupaten itu menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjalankan program prioritas nasional maupun daerah.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan penabuhan katambung sebagai simbol dimulainya forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah dengan para pemimpin desa. Dalam arahannya, Gubernur meminta seluruh kepala desa mengambil peran aktif dalam menyukseskan berbagai program unggulan pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Cetak Sawah Rakyat hingga program Cek Kesehatan Gratis.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program tersebut sangat bergantung pada dukungan pemerintah desa sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Gubernur juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami penyesuaian, di mana APBD Kalimantan Tengah tahun 2026 berada pada kisaran Rp5,4 triliun. Meski demikian, ia memastikan berbagai program strategis tetap berjalan, termasuk program Kartu Huma Betang Sejahtera yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan bantuan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus dimaknai sebagai upaya memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran, tepat perencanaan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Jangan sampai anggaran hanya habis untuk kegiatan yang tidak memberi manfaat besar. Gunakan momentum ini untuk memastikan pembangunan menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Ahmad Zabadi, menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian desa. Melalui program tersebut, desa didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPD APDESI Kalimantan Tengah, Seger Satria, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai forum yang diikuti sebanyak 652 kepala desa itu menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Melalui Rakerda dan dialog interaktif ini, kami berharap lahir berbagai gagasan dan langkah konkret untuk mewujudkan desa yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan Kalimantan Tengah tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga menempatkan desa sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (pra)
