PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Polda Kalteng membentuk Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial (Satgas PKS) guna mencegah potensi kerawanan dan konflik sosial di perusahaan kelapa sawit.
Kapolda Kalteng, Irjen Pol Djoko Poerwanto melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menegaskan, langkah tersebut dilakukan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
“Satgas PKS ini mengemban tiga tugas utama: pencegahan konflik, penanganan konflik, dan penanganan pasca-konflik sosial,” katanya, Selasa (5/11/2024).
Satgas ini diketuai pimpinan di tiap daerah dan bekerja sama dengan TNI dalam patroli terpadu untuk menjaga keamanan masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit agar tetap kondusif.
Kepolisian juga melakukan identifikasi dan analisis terhadap permasalahan di masyarakat, terutama terkait konflik sosial di perusahaan sawit.
“Kami menganalisis masalah dan memberikan solusi agar masyarakat sekitar dapat berperan sebagai benteng sosial bagi perusahaan,” ujarnya.
Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan pemerintah memastikan bahwa perusahaan kelapa sawit di Kalteng menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) kepada masyarakat setempat.
“Peran pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan juga penting agar masyarakat memiliki penghasilan yang stabil,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, banyaknya kasus penjarahan tandan buah segar (TBS) sawit yang ditangani dengan 175 kasus berhasil mengamankan 350 tersangka. Faktor penjarahan dari ratusan pelaku itu disebabkan oleh faktor ekonomi.
Untuk membantu masyarakat, kepolisian telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian dalam membuka lapangan kerja dan menyalurkan bantuan, termasuk menyediakan kompor biomassa berbahan bakar cangkang sawit, air bersih, dan kursi roda.
“Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dan kepolisian untuk kesejahteraan mereka,” tuturnya.
Dengan keberadaan Satgas PKS, Kapolda Kalteng berharap dapat mewujudkan Kalteng yang Aman dan Nyaman. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di Kalimantan Tengah.
“Tanpa kolaborasi, sulit untuk mencegah kerawanan di perusahaan sawit. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman di Kalteng,” tutupnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
