PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Y. Freddy Ering, mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalteng untuk mengusut permasalahan konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT. Hamparan Masawit Bumi Persada (HMBP) secara transparan.
Hal ini disampaikan Freddy, saat dikonfirmasi Kalteng.co via Whatsapp, Senin (9/10/2023). Menurutnya, polemik yang terjadi antara masyarakat dan PT. HMBP hingga menyebapkan betrok dengan aparat penegak hukum terbilang cukup parah. Pasalnya, konflik tersebut telah merenggut korban jiwa dari pihak masyarakat.
“Peristiwa ini sudah menelan korban jiwa. Sehingga harus di usut tuntas dengan penyelesaian secara obyektif, transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, supaya tidak semakin berlarut larut, apalagi berita terkait konflik ini sudah menyebar ke berbagai platform media sosial hingga berita nasional,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga merasa prihatin atas terjadinya konflik berdarah di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan.
“Tentunya kita merasa prihatin dan turut menyesalkan atas terjadinya tindak kekerasan di Desa Bangkal, sehingga menyebapkan jatuhnya korban jiwa, serta beberapa mengalami luka-luka. Seharusnya permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.(ina)
