Yuas Elko Sebut Ini Alasan Harga Pangan di Mura Naik
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (29/1/2024).
Dalam arahannya Tito mengatakan, Presiden mengapresiasi upaya-upaya yang di lakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengendalikan inflasi. “Inflasi kita di bulan Desember 2023 2,61% (y-o-y), masih aman terkendali,” ujarnya.
Ia menambahkan, sepuluh daerah inflasi tertinggi pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi di minggu keempat Januari adalah Kalimantan Selatan, Papua, DKI Jakarta, Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, DI Yogyakarta, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. “Untuk daerah-daerah tersebut, tolong betul-betul di atensi penyebabnya apa, cek ke lapangan barang apa yang mengalami kenaikan harga,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menyampaikan dalam paparannya, secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH sampai dengan minggu keempat Januari turun di bandingkan pada minggu sebelumnya. “Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di sepuluh wilayah di dominasi oleh daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, dan bawang merah,” sebutnya.
Ketika di bincangi usai ikuti rakor, Yuas mengatakan pada minggu keempat Januari ini Kalteng mengalami deflasi 0,60%. “IPH tertinggi kita berada di Kabupaten Murung Raya. Komoditas yang mengalami kenaikan harga ada daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah. Salah satu penyebabnya karena di sana sedang banjir, sehingga distribusi barang dan jasa terganggu,” jelasnya.
Yuas mengungkapkan, stok bahan pangan di Kalteng masih aman, termasuk beras yang masih tersedia 5389 ton. “Di harapkan semua stakeholders terkait melakukan langkah-langkah dalam menangani inflasi ini, karena kita tidak tahu kapan inflasi ini akan berakhir. Oleh karena itu harus ada sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten/Kota. TPID, dan Tim Satgas Pangan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. (*/pra)
