Pemkab Mendapat Kunjungan Kerja DPD RI

KASONGAN,Kalteng.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, Kamis (26/2).
Kedatangan mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu disambut langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Katingan Christian Rain bersama jajaran, di aula Kantor BKPSDM Kabupaten Katingan. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda penyerapan aspirasi dalam reses masa sidang III tahun sidang 2025–2026.
Dalam sambutannya, Christian Rain menyampaikan apresiasi atas kehadiran senator asal Kalteng tersebut. Ia menilai, pertemuan itu menjadi ruang strategis bagi Pemkab Katingan untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus berbagai kebutuhan mendesak daerah.
“Forum ini adalah kesempatan kami untuk menyampaikan berbagai isu krusial, mulai dari percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga efektivitas pelayanan publik,” ujarnya. Ia juga berharap adanya dukungan kebijakan yang lebih konkret dari pemerintah pusat guna mendorong percepatan pembangunan di Bumi Penyang Hinje Simpei.
Sementara itu, Teras Narang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah. Ia memastikan seluruh masukan yang diterima akan menjadi catatan penting dalam pembahasan di tingkat nasional.
“Aspirasi yang kami himpun dalam masa reses ini akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan di DPD RI, baik dalam fungsi pengawasan undang-undang maupun pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat,” tegasnya.
Kegiatan reses tersebut diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang konstruktif dan berkelanjutan antara Pemkab Katingan dan DPD RI. Melalui dialog langsung, kebijakan di tingkat pusat diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Pertemuan ditutup dengan diskusi interaktif mengenai berbagai kendala administratif dan teknis yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis nasional di wilayah Katingan. (hms)




