Pendekatan Berbasis Masyarakat Jadi Fokus Utama Pemko Dalam Perkuat PPA
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemko Palangka Raya menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan berbasis masyarakat. Langkah ini diambil agar upaya pencegahan kekerasan dan tindak pidana yang melibatkan anak dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Pj Sekda Palangka Raya, Arbert Tombak, menyampaikan hal tersebut saat membuka pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, hingga tokoh masyarakat.
“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dijalankan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat agar intervensi bisa dilakukan cepat dan tepat,” ujar Arbert.
Dalam kesempatan itu, Arbert menekankan pentingnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial dalam mendeteksi dini indikasi kekerasan, sehingga korban bisa segera mendapatkan perlindungan.
Data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palangka Raya menunjukkan fluktuasi kasus kekerasan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 41 kasus, meningkat menjadi 78 kasus pada 2024, dan hingga Oktober 2025 tercatat 33 kasus. Data ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif.
Arbert menambahkan, keberhasilan menekan kasus kekerasan menjadi salah satu indikator kemajuan pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh pihak untuk berinovasi, melaksanakan program perlindungan, serta melakukan monitoring secara berkelanjutan.
“Mari kita wujudkan sistem perlindungan yang preventif, edukatif, dan memberdayakan. Dengan kerja sama yang kuat, Kota Palangka Raya bisa menjadi kota yang adil gender, aman bagi anak, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat,” tutup Arbert. (oiq)
EDITOR: TOPAN
