KALTENG.CO-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan lampu hijau bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar rapat di hotel maupun restoran.
Kebijakan ini, meski dengan catatan tidak berlebihan, merupakan langkah strategis untuk mendukung industri hospitality dan rantai pasoknya di tengah upaya efisiensi anggaran.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri Tito dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 dan Seminar Nasional ADKASI yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (19/6) kemarin.
Dukungan Terhadap Industri Terdampak dan Penyerapan Tenaga Kerja
Tito Karnavian tidak memungkiri bahwa di tengah efisiensi anggaran yang gencar dilakukan, sektor swasta seperti hotel dan restoran yang memiliki rantai pasok luas perlu dijaga agar tetap hidup. Ia bahkan mengimbau agar kegiatan di luar kantor ini menyasar hotel atau restoran yang tengah mengalami kesulitan.
“Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” tegas Tito.
Menurutnya, industri hospitality sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, dukungan terhadap sektor ini menjadi krusial. Selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sektor ini juga memiliki rantai pasok yang mendukung usaha lain seperti logistik dan hiburan.
Mantan Kapolri itu menambahkan, ia yakin efisiensi anggaran Pemda tidak akan terlalu mengguncang fiskal daerah. Dengan demikian, Pemda diizinkan untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran guna membantu memulihkan dan menghidupkan kembali sektor-sektor ini.
“Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” jelasnya.
Arahan Presiden dan Fleksibilitas Kebijakan
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa arahan untuk menghidupkan industri hospitality ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menariknya, Tito memilih untuk tidak mengatur ketentuan penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel atau restoran secara rinci dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Ia khawatir, bila diatur terlalu detail melalui Permendagri, akan menyulitkan Pemda dalam pelaksanaannya di lapangan. Karena itu, ia lebih menyerahkan kebijakan tersebut atas diskresi masing-masing Pemda, dengan pengawasan bersama dari DPRD.
“Oleh karena itulah saya lebih banyak menggunakan silakan diskresi dengan diawasi oleh DPRD bersama-sama. Tapi saya terbuka kalau ada masukan-masukan lain, kalau ada yang lebih baik,” pungkasnya.
Kebijakan ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan dukungan terhadap roda ekonomi lokal, khususnya sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki dampak luas terhadap berbagai industri lain. (*/tur)
