Disbun Kalteng Terima Kunjungan Anggota DPD RI, Bahas DBH dan Regulasi Perkebunan
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Dinas Perkebunan (Disbun) Kalteng menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Habib Said Abdurrahman, di Kantor Disbun Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi daerah, khususnya terkait pembangunan sektor perkebunan di Bumi Tambun Bungai.
Kepala Disbun Kalteng, H. Rizky R. Badjuri, secara langsung menyambut kedatangan legislator asal Kalimantan tersebut. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah daerah dan wakil daerah di pusat dalam membahas berbagai tantangan serta potensi pengembangan sektor perkebunan.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah. Fokus kami tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemberdayaan petani, hilirisasi komoditas, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Rizky.
Ia menyoroti adanya tantangan serius yang tengah dihadapi sektor perkebunan di Kalteng, khususnya terkait dengan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan yang berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai program-program pemberdayaan petani dan infrastruktur pendukung.
“DBH dari sektor perkebunan yang terus mengalami penurunan tentu sangat mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Ini menjadi perhatian serius kami karena justru daerah penghasil kerap kali mendapatkan porsi yang tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara,” tegas Rizky.
Selain itu, Rizky juga menyampaikan keprihatinan atas sejumlah regulasi yang dinilai lebih berpihak kepada pemerintah provinsi (Pemprov) dan pusat, namun kurang mempertimbangkan kondisi riil di tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan petani di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Disbun Kalteng juga mendorong adanya evaluasi regulasi dan tata kelola perkebunan agar lebih adaptif dan inklusif, serta mendesak adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk kebijakan afirmatif maupun alokasi anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Habib Said Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat nasional, terutama dalam memperbaiki skema DBH dan mendorong revisi regulasi yang dirasa tidak berpihak pada kepentingan daerah penghasil.
“Melalui kunjungan ini, saya mendapatkan banyak masukan yang akan saya bawa dalam forum-forum nasional. Harus ada keadilan fiskal dan regulasi, sehingga daerah penghasil seperti Kalteng tidak lagi merasa dirugikan,” ucapnya.
Habib juga menegaskan pentingnya mempercepat realisasi program strategis nasional di sektor perkebunan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta memastikan sektor perkebunan tetap menjadi salah satu tulang punggung perekonomian rakyat di Kalimantan Tengah. (pra)
EDITOR : TOPAN
