DLH Kalteng Matangkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah, Libatkan Semua Daerah Lewat FGD
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menata sistem pengelolaan sampah semakin serius. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kini tengah di susun Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) sebagai pedoman utama dalam mengatasi persoalan sampah secara terarah dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari proses penyusunan, DLH Kalteng menggelar Focus Group Dis cussion di Aula DLH Provinsi, Jumat (10/10/25). Kegiatan ini menjadi ajang untuk memvalidasi data, menyelaraskan arah kebijakan, dan memperkuat sinergi antar daerah.
Kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, termasuk Palangka Raya, Kotim, Kobar, Kapuas, Seruyan, Barito Utara, hingga Murung Raya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalteng, Joni Harta, SE., S.Hut., MM., melalui Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Tumi Hassi, menyebut bahwa pengelolaan sampah kini menjadi isu penting dan menantang bagi semua daerah.
“Masalah sampah tidak hanya soal teknis dan infrastruktur, tetapi juga terkait perilaku masyarakat, budaya, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, butuh perencanaan yang matang dan menyeluruh,” ujarnya.
Kami berharap ada banyak masukan
Ia menjelaskan, penyusunan RIPS Kalteng sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 yang menargetkan pengurangan sampah hingga 30 persen dan penanganan 70 persen pada tahun 2025.
Sebagai langkah ilmiah dan terukur, DLH Kalteng menggandeng Universitas Palangka Raya (UPR) dalam proses penyusunan dokumen.
RIPS ini di harapkan dapat menjadi acuan kebijakan di tingkat provinsi dan pedoman strategis bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun rencana turunannya.
“Mulai dari penyusunan Jakstrada, pengelolaan TPA, hingga penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat—semuanya akan di atur lebih terarah melalui RIPS ini,” jelas Tumi.
FGD yang di gelar hari ini di sebutnya menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar daerah. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa kerja sama aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap ada banyak masukan dan data lapangan dari kabupaten/kota, agar dokumen ini benar-benar bisa di terapkan dan menjawab kebutuhan nyata di daerah,” tambahnya.
Tumi juga mengapresiasi kerja sama tim penyusun dari Universitas Palangka Raya yang di nilainya telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.
“Semoga dokumen ini menjadi panduan strategis untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang bersih, lestari, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
