Gubernur Agustiar Sabran Kukuhkan Pengurus FPK Kalteng 2025–2027, Tegaskan Pentingnya Harmoni dalam Keberagaman
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, mengukuhkan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025–2027 sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan. Kegiatan berlangsung di Aula Jayang Tingang, Lantai I Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (21/11/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa keberadaan FPK memiliki posisi strategis dalam mempererat harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Ia menegaskan bahwa tantangan kebangsaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan isu pembangunan, tetapi juga potensi konflik vertikal maupun horizontal yang bisa menggerus keutuhan bangsa.
“Bangsa kita masih di hadapkan pada berbagai potensi gesekan sosial yang dapat mengancam integritas nasional. Oleh karena itu, FPK hadir sebagai wadah untuk memperkuat pemahaman kebangsaan serta menjaga hubungan harmonis antarkelompok masyarakat,” kata Gubernur.
Persatuan Tidak Hadir Begitu Saja
Gubernur Agustiar juga menyoroti pentingnya menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga persatuan. “Dalam konteks Kalimantan Tengah, falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat menjadi landasan moral yang harus terus di jaga. Nilai-nilai ini mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi keberagaman,” tegasnya.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, melalui Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng Muhammad Rusan, menyampaikan bahwa persatuan yang terjalin di daerah ini merupakan hasil kerja panjang seluruh elemen masyarakat.
“Persatuan tidak hadir begitu saja. Ia adalah hasil komitmen bersama dalam merawat kebersamaan di tengah keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat,” ujar Rusan.
Ia juga menegaskan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan harus menjadi ruang dialog yang inklusif, tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu kebangsaan secara terbuka dan produktif.
“FPK jangan sampai hanya menjadi simbol. Forum ini harus aktif menjadi jembatan komunikasi, mencegah timbulnya konflik, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok,” tambahnya.
Rusan berharap pengurus FPK yang baru di lantik dapat mengambil peran strategis dalam menjaga situasi sosial yang kondusif di Kalimantan Tengah. “Kami berharap pengurus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal, sehingga keharmonisan sosial dapat terus terjaga dan potensi konflik dapat di minimalisir,” tutupnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
