JAKARTA, Kalteng.co – Sebagai upaya meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan Audit Kinerja Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Inspektorat Daerah Prov. Kalteng bekerja sama dengan Bandiklat PKN BPK RI Jakarta menggelar Diklat Audit Kinerja bagi APIP Inspektorat Daerah Prov. Kalteng di Badan Diklat Pengelolaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan RI Jakarta, mulai tanggal 27 November – 8 Desember 2023.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 27 November – 1 Desember 2023 dengan peserta 27 orang APIP, dan dilanjutkan Tahap ke II yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 8 Desember 2023 dengan peserta 28 orang APIP.
Kepala Bandiklat PKN BPK RI Jakarta diwakili Kepala Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat Dwi Setiawan Susanto, didampingi Fasilitator Diklat Mochammad Rudi Wahyudi dan Instruktur/Pengajar Subekti menyambut hangat kedatangan para peserta diklat APIP Inspektorat Daerah Prov. Kalteng, Senin (27/11/2023).
Dalam sambutannya, Kepala Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat Dwi Setiawan Susanto memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Diklat Eksternal Audit Kinerja yang merupakan kerja sama antara Bandiklat PKN BPK RI Jakarta dengan Inspektorat Daerah Prov. Kalteng, melalui penyediaan kelas pembelajaran tersendiri di luar kalender diklat yang telah ditetapkan.
Bandiklat PKN BPK RI senantiasa berusaha membangun sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan (stakeholders) melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan bagi APIP Internal BPK RI maupun APIP Eksternal guna pengembangan kompetensi pengawasan sesuai kebutuhan entitasnya.
“Setelah kegiatan diklat ini berakhir, Inspektorat Daerah Prov. Kalteng diharapkan nantinya dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan Audit Kinerja Program/Kegiatan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan evaluasi terhadap penerapannya,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Prov. Kalteng Saring dalam sambutannya menyampaikan, berdasarkan Permendagri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, selain melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan, APIP juga dituntut untuk selalu dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi diri melalui pendidikan profesional berkelanjutan dengan standar minimal 120 jam pelajaran yang harus diikuti.
Oleh karena itu, untuk memenuhi amanah Permendagri tersebut, Inspektorat Daerah Prov. Kalteng selalu berusaha untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi pengawasan yang dimiliki APIP melalui kegiatan Workshop, Bimtek Mandiri dan/atau melakukan kerjasama pelaksanaan diklat teknis pengawasan dengan lembaga diklat terkait, salah satunya adalah Badan Diklat PKN BPK RI.
“Saya mengharapkan melalui diklat ini nantinya APIP dapat menilai apakah suatu fungsi/program/kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah telah berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga hasil audit kinerja yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah guna perbaikan berkelanjutan,” tutupnya. (pra)
