Leonard S. Ampung Tekankan Pentingnya Sinergi Fiskal untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kalteng
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung menegaskan, bahwa tantangan pembangunan ekonomi daerah ke depan akan semakin kompleks. Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada tahun 2025, naik menjadi 6,03 persen pada 2026, dan hingga 7,3 persen pada 2029. Target tersebut ditetapkan untuk mendukung capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen di tahun yang sama.
Hal itu disampaikan Leonard saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Dalam arahannya, Leonard menyoroti berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah. Ia menilai kebijakan efisiensi yang digulirkan justru menggeser alokasi anggaran dari daerah ke pusat, sementara tanggung jawab pembangunan di daerah terus meningkat.
“Efisiensi yang dimaksud seolah hanya berlaku untuk daerah, sementara kita tetap dituntut memenuhi target pembangunan dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan,” ujarnya dengan tegas.
Lebih jauh, Leonard menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah di Kalteng. Ia menilai perbedaan basis pajak dan struktur ekonomi antar daerah telah menciptakan ketimpangan, sehingga TKD menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat daya saing daerah.
Selain isu fiskal, Leonard juga menyinggung peran strategis Kalimantan Tengah yang kini memegang dua mandat nasional, yakni sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional. Kondisi ini, katanya, menuntut keseimbangan antara peningkatan produksi ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Kita menghadapi dilema antara meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, dengan tanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap lestari. Apalagi, revisi RTRWP Kalteng hingga kini belum mendapat persetujuan pusat,” jelasnya.
Leonard menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus menitikberatkan pada hilirisasi dan penguatan sektor manufaktur, bukan semata bertumpu pada sektor primer. Menurutnya, UMKM perlu dijadikan fondasi awal menuju industrialisasi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.
“UMKM jangan berhenti di usaha mikro saja. Ia harus menjadi batu loncatan untuk tumbuh menjadi sektor industri kecil dan menengah yang bernilai tambah tinggi,” tuturnya.
Menutup arahannya, Leonard mengajak seluruh pihak untuk mengoptimalkan potensi fiskal dan sumber daya daerah, yang secara keseluruhan mencapai sekitar Rp33,9 triliun dari total APBD provinsi, kabupaten/kota, dan dana desa.
“Modal fiskal ini harus dikelola secara disiplin, sinergis, dan inovatif. Hanya dengan kolaborasi dan tata kelola anggaran yang efektif, kita bisa menjadikannya sebagai stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (pra) EDITOR: TOPAN
