PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemprov Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Workshop Pengintegrasian Gender ke Dalam Dokumen Kebijakan bagi kabupaten/kota se-Kalteng. Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (9/9/2025).
Workshop dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, yang mewakili Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. Turut hadir Kepala Dinas P3APPKB Kalteng Linae Victoria Aden, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng Chandra Fuji Asmara, IRBAN II Inspektorat Kalteng Diana, Auditor Madya Inspektorat Resmi Junita Rosilawaty, serta peserta dari Bapperida, DP3APPKB, dan Inspektorat kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Hamka menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan nasional yang wajib diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah.
“PUG adalah strategi pembangunan yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Karena itu, perspektif gender harus masuk dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan responsif gender hanya bisa diwujudkan apabila didukung data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi. “Kebijakan yang adil dan setara lahir dari data yang akurat. Tanpa itu, hasil pembangunan tidak akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata,” ujarnya.
Hamka juga menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam mengawal PUG. “Tidak ada perangkat daerah yang bisa berjalan sendiri. Keberhasilan PUG hanya mungkin dicapai dengan kolaborasi, saling melengkapi, dan saling mendukung,” tandasnya.
Sementara itu, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB Kalteng, Ricko Brilyanu, dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan tentang pentingnya integrasi gender dalam dokumen kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta mendorong pencapaian indikator pembangunan gender di Kalteng.
“Melalui workshop ini, kita ingin memastikan bahwa program pembangunan memberi manfaat secara adil dan setara bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, lansia, hingga kelompok rentan lainnya,” ungkapnya.
Ricko menambahkan, kegiatan ini diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut di setiap kabupaten/kota, peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kesetaraan gender, serta komitmen lebih kuat dari para pimpinan daerah terhadap kebijakan responsif gender.
Pemprov Kalteng berharap, forum ini tidak hanya menjadi wadah berbagi pengetahuan, tetapi juga melahirkan gagasan konstruktif serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di seluruh daerah. Dengan begitu, integrasi perspektif gender dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan demi kemajuan pembangunan Kalimantan Tengah. (pra)
EDITOR: TOPAN
