Penyelesaian Kesenjangan Regulasi Pelayaran di Kumai Melalui FGD Lintas Sektor
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Darliansjah, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor terkait alur pelayaran Kumai bertujuan untuk menyelesaikan kesenjangan regulasi yang ada. Hal ini disampaikan dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini untuk membahas permasalahan yang terjadi dalam pengaturan kawasan pelayaran di daerah tersebut.
“Perbedaan ini muncul antara Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk periode 2019–2039 dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 yang mengatur Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora hingga Tanjung Keluang,” jelas Darliansjah, Rabu (13/11/2024).
Menurutnya, ketidaksesuaian regulasi ini juga tercermin dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2021, yang menetapkan alur pelayaran dan tata cara lalu lintas kapal di Pelabuhan Kumai. Persoalan ini semakin mendesak untuk diselesaikan agar kegiatan pelayaran di kawasan tersebut tidak terganggu dan tetap berfungsi dengan optimal.
Darliansjah berharap agar semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha, dapat duduk bersama untuk membahas solusi terbaik demi menyelesaikan perbedaan kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya prioritas pada kepentingan masyarakat serta kelestarian ekosistem perairan yang ada.
Ia juga mengapresiasi hasil kesepakatan yang tercapai dalam FGD tersebut, yang menyatakan komitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut di Kalteng tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut serta keberlanjutan biota laut di wilayah tersebut.
“Melalui kolaborasi yang baik antara sektor terkait, kita bisa memastikan pengelolaan kawasan pelayaran dan konservasi perairan berjalan seimbang, demi kemajuan daerah dan kelestarian lingkungan,” tambah Darliansjah. (pra)
EDITOR : TOPAN
