PULANG PISAU,Kalteng.co – Persoalan infrastruktur dan layanan kesehatan masih mendominasi aspirasi masyarakat dalam laporan hasil reses DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan reses, Senin (9/2).
Rapat paripurna dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta mewakili Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Rifa’i, jajaran eksekutif, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).Ketua DPRD Pulang Pisau Tandean Indra Bela mengatakan, reses yang dilaksanakan anggota dewan di tiga daerah pemilihan bertujuan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami telah menurunkan anggota DPRD ke tiga dapil. Aspirasi yang disampaikan masyarakat cukup beragam, mulai dari persoalan pemerintahan hingga pembangunan infrastruktur, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Tandean.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat tidak hanya dicatat, tetapi dirangkum dan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
“Aspirasi yang kami himpun sudah dirangkum dan diinput ke aplikasi perencanaan di Bapperida sebagai bahan rencana pembangunan ke depan,” tambahnya.
Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan warga, lanjut Tandean, adalah kepesertaan BPJS Kesehatan. Masih ditemukan warga yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan nonaktif.
“Ada warga yang datang ke rumah sakit merasa masih terdaftar BPJS, namun ternyata statusnya sudah nonaktif sehingga harus mengurus secara mandiri. Ini tentu menjadi perhatian dan akan kami diskusikan dengan dinas terkait,” jelasnya.
Menanggapi laporan tersebut, Sekda Pulang Pisau Tony Harisinta mengakui kondisi anggaran daerah saat ini menjadi tantangan tersendiri.
“Anggaran memang mengalami penurunan cukup tajam. Namun pemerintah pusat menyampaikan masih ada peluang koreksi. Mudah-mudahan ada perbaikan anggaran serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ungkap Tony.
Melalui laporan hasil reses tersebut, DPRD berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara bertahap dan berkelanjutan. (hms)
