PALANGKA RAYA,Kalteng.co – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026. Rapat tersebut menjadi agenda perdana usai libur Lebaran, dengan pembahasan utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Tengah akhir Tahun Anggaran 2025, sekaligus penyerahan dan penandatanganan berita acara.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Kalteng itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong. Dalam pembukaannya, ia menyampaikan bahwa agenda rapat difokuskan pada penyampaian pidato pengantar gubernur terkait LKPj. “Sebagaimana agenda dewan hari ini, kami mempersilakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pidato pengantar Gubernur terkait LKPj akhir tahun anggaran 2025,” ujar Arton, Senin (30/3).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rapat tersebut diwakili oleh Wakil Gubernur, Edy Pratowo. Ia menegaskan bahwa LKPj merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD, sekaligus sarana transparansi kepada masyarakat.
“Laporan ini merupakan wujud koordinasi, komunikasi, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalamnya memuat informasi pelaksanaan urusan pemerintahan, mulai dari pembangunan, pemberdayaan masyarakat hingga berbagai tantangan yang dihadapi,” jelasnya.
Dalam paparannya, Edy menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 74,28 pada 2024 menjadi 74,86 pada 2025. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 5,26 persen menjadi 4,94 persen.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4,01 persen menjadi 3,97 persen. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp79,32 juta menjadi Rp84,73 juta, serta Gini Ratio mengalami penurunan dari 0,301 menjadi 0,292. Menutup penyampaiannya, Edy menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, khususnya Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Sejumlah program strategis telah berjalan, seperti program Makan Bergizi Gratis yang didukung 84 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Sekolah Rakyat di empat wilayah, serta implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, Pemprov Kalteng menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 611.322 peserta PBI JK dan 48.450 peserta PBPU BP. Di sektor ekonomi, sebanyak 1.542 Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan berbadan hukum.
Rapat paripurna tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan serah terima berita acara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sebagai bentuk resmi penyampaian dokumen dari pihak eksekutif kepada legislatif. Rapat ini menjadi langkah awal DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan di tahun anggaran berjalan, sekaligus memastikan program yang direncanakan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (hms)
