DPRD Barito Utara Soroti Layanan Publik, Pendidikan dan Infrastruktur dalam Pembahasan APBD 2026
MUARA TEWEH, Kalteng.co – Sejumlah persoalan mendasar yang masih di rasakan masyarakat Barito Utara menjadi perhatian Fraksi Karya Indonesia Raya dalam penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Hal itu di sampaikan Anggota DPRD Barito Utara, Tajeri, pada Rapat Paripurna yang di gelar Senin (1/12/2025).
Dalam pandangan fraksinya, Tajeri menyebut alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp1,714 triliun atau lebih dari separuh total belanja daerah. Anggaran tersebut di arahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan hingga tingkat pedesaan. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan pelaksanaan pekerjaan di perketat agar tidak terjadi kekurangan volume sebagaimana pernah di temukan di lapangan.
Menurutnya, kualitas sarana pendidikan masih menjadi pekerjaan besar. Temuan berupa ruang kelas rusak, fasilitas belajar yang tidak layak, hingga sanitasi yang buruk masih di jumpai di sejumlah sekolah.
“Kondisi ini berdampak langsung pada proses belajar. Ada sekolah yang hanya bisa menjalankan kegiatan belajar selama dua jam. Hal seperti ini harus segera di tangani,” ujar Tajeri, Selasa (2/12/2025).
Ia juga menekankan perlunya perhatian terhadap hunian guru dan penjaga sekolah yang masih jauh dari standar kelayakan. Di sektor kesehatan, Fraksi KIR ini menilai pelayanan di beberapa puskesmas dan pustu belum berjalan optimal. Ketiadaan dokter, minimnya tenaga medis, fasilitas terbatas, hingga ruangan tanpa pendingin ruangan menjadi keluhan masyarakat yang terus berulang.
“Kami meminta penertiban agar layanan kesehatan berjalan sesuai fungsi. Termasuk penting untuk mempersiapkan program beasiswa dokter spesialis dengan ikatan kerja agar kebutuhan tenaga kesehatan terpenuhi,” jelasnya.
Bangunan Tidak Boleh Dibiarkan Mangkrak
Selain itu, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak di sejumlah kecamatan dan desa juga menjadi perhatian. Tajeri menambahkan bahwa usulan yang sudah berulang kali di sampaikan masyarakat melalui DPRD masih belum mendapatkan tindak lanjut maksimal dari dinas terkait.
Keluhan dari sektor pertanian turut di sampaikan. Petani di sebut kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi dan menghadapi harga pupuk yang tinggi. Mereka juga membutuhkan dukungan bibit sawit dan tanaman pangan untuk meningkatkan hasil produksi.
Tajeri juga mempertanyakan keberadaan Rumah Potong Hewan yang telah lama di bangun namun belum di operasikan, meski dasar hukum pemanfaatannya sudah di tetapkan. Ia menilai potensi pendapatan daerah dari fasilitas tersebut seharusnya sudah dapat di optimalkan.
“Bangunan itu tidak boleh di biarkan mangkrak. Pemerintah perlu segera memastikan pemanfaatannya agar tidak menjadi beban anggaran,” tegasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
