DPRD KALTENG

Penyelenggaraan Pendidikan di Kalteng Belum Penuhi Standar Pelayanan Minimal

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng menilai, penyelenggaraan pendidikan di Bumi Tambun Bungai khususnya dibidang sarana-prasarana (Sapras) dan tenaga, belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Menurut Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), meliputi pendidikan, kesehatan dan kepariwisataan, Duwel Rawing, salah satu alasan belum terpenuhinya SPM Pendidikan di Kalteng adalah minimnya anggaran penunjang Sapras sekolah seperti gedung, laboratorium dan fasilitas untuk mengikuti ujian nasional.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Seperti yang kita tahu, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kalteng khususnya di pelosok masih belum memenuhi SPM karena minimnya Sapras, falilitas serta tenaga pendidik. Memang ada beberapa sekolah yang mendapat bantuan fasilitas penunjang seperti unit komputer untuk pelaksanaan ujian nasional, namun banyak belum terpasang karena tidak memiliki ruangan,” ucap Duwel, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Kamis (4/8/2022).

Dikatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan bisa hanya berpatokan pada minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN dan APBD. Pasalnya, Pemerintah harus melihat dari kebutuhan masing-masing sekolah.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“didaerah lain seperti Pulau Jawa, sudah tidak lagi mematok 20 persen anggaran dari APBD dan APBN yang artinya mereka tidak lagi memasung diri dengan angka tersebut. Sedangkan hal tersebut berbanding terbalik di Kalteng, dimana angka 20 Persen itu sudah termasuk gaji tenaga pendidik yang ditambahkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang sebenarnya hanya dana lewat,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan, Insentif guru di Kalteng yang berasal dari APBD berkisar Rp.700 Milyar pertahun baik ditingkat SMA, SMK dan SLB. Sedangkan anggaran yang dimiliki Kalteng hanya berkisar Rp.1,2 Trilyun pertahun.

“Dari anggaran Rp.1,2 Trilyun dibagi Rp.700 Milyar pertahun untuk gaji guru, sehingga tersisa Rp.500 Milyar. Belum lagi kita melihat dana DAK dan BOS, sehingga anggaran untuk pendidikan di Kalteng bisa dikatakan sangat kurang dan kita tidak bisa berharap banyak kalau memang anggarannya tidak memadai,” tutup wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini. (ina)

Related Articles

Back to top button