PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mendorong Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di pelosok Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawing, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Kamis (5/1/2023). Menurutnya, perlu upaya khusus dari pemerintah dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
Pasalnya, berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2022, masyarakat Kalteng khususnya dipelosok hanya mayoritas lulusan SD dan tidak melanjutkan ke jenjang SMP maupun SMA/SMK/MA.
”Berdasarkan sumber data statistik pendidikan yang saya dapatkan, sebanyak 52 persen masyarakat Kalteng khususnya di pelosok hanya tamatan SD, sehingga untuk bersaing mencari pekerjaan yang layak pun mengalami kesusahan. hal tersebut kerap menjadi aspirasi masyarakat ketika saya merasa melaksanakan reses dan keadaan ini sungguh miris,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga berharap dengan adanya peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2023 senilai Rp.6,7 Triliun, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan berkisar Rp.1,7 Triliun dapat direlaisasikan secara optimal.
“Anggaran pendidikan, tidak cuma dialokasikan untuk peningkatan fasilitas maupun Sarana Prasarana (Sapras), tetapi bisa juga dialokasikan untuk beasiswa. Karena dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, program beasiswa bagi masyarakat kurang mampu tidak pernah diajukan lagi oleh pemerintah,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar ditahun 2023, masyarakat khususnya generasi muda bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dimana hal tersebut telah teruang dalam program wajib belajar 12 tahun yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI.
”Tentunya Komisi III berharap di tahun 2023 ini, mayoritas masyarakat yang hanya lulusan SD bisa berkurang dan data statistik pendidikan harus mendapat diperhatikan serta pengawasan pemerintah untuk menyediakan sarana prasarana untuk pendidikan bahkan ketersediaan tenaga pengajar yang dengan standar, dalam rangka menciptakan SDM Kalteng yang berkualitas, unggul dan mampu bersaing secara global,” tutupnya.(ina)
