PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Langkah pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax, mendapat sorotan dari kalangan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalteng.
Pemerintah memberlakukan BBM bersubsidi dan non-subsidi tersebut sejak hari Sabtu 3 September 2022, pukul 14.30 wib.
Dimana semula harga Pertalite Rp 7.650, menjadi Rp 10.000 per liter. Untuk Solar subsidi dari Rp 5.150, menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax, dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
“Langkah pemerintah menaikan harga BBM ini dapat dipastikan akan memberikan dampak yang begitu besar bagi perekonomian masyarakat kalangan kebawah nantinya,” ucap Anggota DPRD Kalteng Sirajul Rahman, kepada Kalteng Pos, Minggu (4//9/2022).
Disebutkannya, naiknya biaya transportasi, meroketnya harga kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya. Dengan dinamika seperti ini, bukannya terbantukan, masyarakat justru semakin terhimpit dan tercekik.
“Harus ada solusi dari kebijakan ini. Jangan korbankan masyarakat hanya karena terjadi sesuatu hal yang tidak bisa diselesaikan di pemerintahan. Atas kenaikan BBM ini kami pun menyatakan tidak setuju,” tegas legislator yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalteng ini.
Ketidak sependapatan tersebut juga diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya M Hasan Busyairi. Dimana legislator membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini berharap kenaikan BBM dilakukan penundaan terlebih dahulu, mengingat pemerintah provinsi, kabupaten/kota saat ini tengah berfokus pada pemulihan ekonomi.
“Namun pemerintah tetap terhadap pilihannya, menaikan harga BBM. Tentunya ini akan berdampak terhadap kenaikan bahan pangan dan daya beli masyarakat. Di khawatirkan akan terjadi inflasi yang cukup tajam kedepannya.
Kepada masyarakat, politisi partai Golkar ini mengimbau sekaligus berpesan agar bijak dalam belanja uang, termasuk penggunaan kendaraan bermotor.
“Jika tidak penting kurangi penggunaan sepeda motor, dengan begitu dapat menghemat BBM. Bagi masyarakat ataupun mahasiswa yang akan melangungkan demo, sampaikan aspirasi dengan bijak dan sebagaimana mestinya. Hindari pertikaian, karena sesungguhnya kenaikan BBM ini juga tidak kita inginkan,” pesan Hasan Busyairi.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Tuslam Amirudin mengaku jika dirinya tidak setuju dengan sikap pemerintah yang menaikan harga BBM subsidi dan non-subsidi ditengah semua elemen bersama-sama memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
“Seperti disampaikan oleh rekan-rekan Dewan Provinsi dan juga kota, dampak dari naiknya harga BBM ini akan keluar sektor lainnya. Kasihan masyarakat kalangan kelas kebawah yang pendapatannya dibawah rata-rata. Jika pemerintah berani mengambil kebijakan, pemerintah juga harus berani memberi solusi apa yang mereka tentukan,” pesan politisi Partai Amanat Partai Nasional (PAN) ini. (pra)
