PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mendorong Pemprov mempersiapkan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk mendukung investasi asing di Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA), H. Wisman, kepada Kalteng.co di gedung dewan, Jumat (16/12/2022). Menurutnya, berbagai Investor memerlukan kepastian hukum dalam berinvestasi, dalam rangka meminimalisir terjadinya berbagai masalah.
“Kepastian hukum tersebut mengacu pada RTRWP Kalteng yang harus Clean’n Celar (CnC), karena Investor tentunya berharap tidak terjadi masalah saat berinvestasi, yang artinya Investor ingin kepastian bahwa tata ruang Kalteng benar-benar bisa digunakan untuk berinvestasi melalui kerjasama dengan pemerintah,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini juga mengatakan bahwa kepastian hukum cukup berpengaruh terhadap investasi asing, sehingga perlu adanya perhatian dari Pemprov untuk menyelesaikan masalah RTRWP yang sampai saat ini belum CnC.
“Walaupun kita menggembor-gemborkan bahwa Kalteng terbuka bagi siapapun untuk berinvestasi, para investor juga memiliki pertimbangan terhadap RTRWP yang masih banyak terkendala status kawasan, apabila titik yang nantinya dijadikan wilayah operasional perusahaan justru menjadi masalah. Sehingga perlu adanya perhatian dari Pemprov Kalteng untuk menuntaskan RTRWP,” ujarnya.
Kendati demikian, perihal yang juga harus mendapat perhatian Pemprov adalah meningkatkan kualifikasi SDM lokal yang berkualitas dan mampu bersaing global, sehingga tidak ada alasan bagi Investor untuk tidak menerima masyarakat lokal dalam sebuah perusahaan.
“Apabila tidak didukung dengan SDM yang memadai, dikhawatirkan masyarakat lokal akan kalah bersaing dengan masyarakat dari luar Kalteng khususnya dari segi keterampilan baik Hardskill maupun Softskill. Sehingga para investor justru lebih memilih menggunalan tenaga kerja dari luar dibandingkan masyarakat lokal. Hal inilah yang juga harus mendapat perhatian dari pemerintah,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.(ina)
