PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak menyentuh maupun merusak lambang negara saat melakukan aksi unjuk rasa dalam menyampaikan aspirasi di depan umum, seperti mencoba menurunkan bendera merah putih.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Partai NasDem, Henri M. Yoseph, kepada Kalteng.co di gedung dewan, Rabu (23/11/2022).
Menurutnya, aksi menurunkan bendera saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalteng sangatlah tidak elok, mengingat bendera merupakan salah satu lambang negara yang bersifat sakral, karena dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan agar Bendera Indonesia bisa berkibar dan meraih kemerdekaan.
“Memang kita memaklumi bahkan mempersilahkan siapa saja untuk menyampaikan aspirasi didepan umum karena sudah ada Undang-Undang (UU) yang mengaturnya. Tetapi jangan sampai menyentuh lambang negara seperti menurunkan bendera merah putih, karena bendera adalah lambang negara yang sakral,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil IV meliputi DAS Barito ini juga mengatakan bahwa menurunkan bendera yang telah berkibar dengan menaikan bendera setengah tiang merupakan 2 konteks yang berbeda, dan para pengunjuk rasa dipersilahkan untuk menaikan bender setengah tiang namun jangan sampai menurunkan bendera yang sudah berkibar.
“Kalau mereka ingin membawa bendera sendiri dan konteknya menaikan bendera setengah tiang, saya rasa tidak masalah, tetapi berbeda halnya dengan menurunkan bendera yang sudah berbibar dengan paksa. Bahkan apabila tetap memaksakan untuk menurunkan bendera merah putih, TNI bisa saja mengambil tindakan keras karena dianggap mengganggu lambang negara,” tandasnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Pembangunan dan Infrastruktur ini juga berharap agar kedepanya Gubernur Kalteng bisa menghadapi dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa secara langsung.
“Kalau bisa, jangan dibiarkan massa berlama-lama menunggu. Datangi saja dan dengarkan aspirasi mereka bahkan kalau bisa aspirasi tersebut diakomodir dan direalisasikan. Saya rasa itu bukanlah hal yang sulit bagi seorang pemimpin karena sebuah Pemerintahan tidak akan bisa berjalan lancar tanpa adanya kolaborasi dan komunikasi dengan masyarakat,” tutupnya.(ina)
