Masyarakat Pelosok Harus Memahami Sistem Pengelolaan APBDes
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Masyarakat di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas berharap adanya Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes),
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Dapil V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Hj. Rusita Irma, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Senin (22/5/2023). Menurutnya, sangat bagi masyarakat desa untuk memahami sistem pengelolaan APBDes.
“Saat melaksanakan kunjungan ke Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, masyarakat setempat mengusulkan adanya bimtek berkelanjutan mengenai pengelolaan APBDes, agar pengelolaan dan pelaporan kegiatan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan desa,” ucapnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini juga mengatakan bahwa selain berharap adanya Bimtek pengelolaan APBDes, masyarakat setempat juga mengharapkan adanya pembuatan peraturan desa yang bisa mengatur angkutan jalan masuk dan dalam desa di wilayah setempat.
“Peningkatan pelayanan pemerintah juga menjadi aspirasi masyarakat, agar mendapat kemudahan dalam birokrasi, khususnya bagi masyarakat kalangan bawah yang tidak mengerti aturan. Apalagi dengan adanya harapan pembuatan peraturan desa yang bisa mengatur angkutan jalan masuk dan dalam desa di wilayah setempat” ujarnya.
Kendati demikian, Aspirasi lain yang disampaikan masyarakat yakni bantuan perbaikan rumah ibadah yang ada di wilayah setempat yang mengalami kerusakan di beberapa bagian, terutama bagian dinding yang mulai keropos, perbaikan sejumlah ruas jalan dan penambahan penerangan jalan, serta kesejahteraan kader posyandu setempat.
Sedangkat terkait perekonomian, masyarakat berharap pemerintah bisa memfasilitasi adanya kerja sama antara masyarakat dengan investor dalam pengelolaan lahan masyarakat, melalui penyediaan teknologi cocok tanam benih atau dengan teknologi lainnya dengan pola bagi hasil.
“Dengan kerja sama itu diharapkan masyarakat tidak harus menjual lahan mereka. Selain itu, untuk menambah penghasilan, masyarakat juga mengusulkan pengadaan alat peracik sampah plastik, sehingga memudahkan warga mengolah sampah,” pungkas Politisi dari Fraksi PKB ini.(ina)
