PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022, kalangan DPRD Kalteng mengapresiasi upaya serta tekad kuat Pemerintah RI dan Pemprov dalam penyelenggaraan serta optimalisasi pelayanan publik, walaupun sempat dilanda Pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Y. Freddy Ering, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Selasa (16/8/2022).
Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden RI H. Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan, merupakan fakta bahwa saat ini dunia tengah dilanda krisis ekonomi dan hal tersebut tentunya berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak optimal.
“Apa yang disampaikan Presiden RI H. Joko Widodo dalam pidato kenegaraan merupakan fakta bahwa dunia tengah dilanda krisis, tidak hanya dampak dari Pandemi Covid-19 tetapi dampak dari perang antara Rusia dan Ukraina. Namun Indonesia bisa mengatasi dan mampu bertahan pada masa krisis tersebut, bahkan sudah kembali bangkit dalam hal pemulihan perekonomian. Jadi sudah sewajarnya apabila upaya pemerintah kita apresiasi,” ungkapnya.
Wakil rakyat dari Dapil V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengatakan, usia 77 tahun kemerdekaan RI bukanlah usia yang muda bagi manusia. Sehingga ia berharap pemerintah Indonesia khususnya Pemprov Kalteng bisa terus berbenah, baik dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel hingga peningkatan pelayanan publik.
“Dalam usia yang ke-77, tentunya bukan usia yang muda dan kita masih perlu banyak berbenah. Dimana hal yang menjadi cacatan yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat transparan, akuntabel dan peningkatan.pelayanam publik. Apalagi di era digitalisasi saat ini, sudah seharusnya Pemerintah bertransformasi dengan sistem berbasis digital dengan didukung fasilitas yang memadai,” ujarnya.
Kendati demikian, berdasarkan pantauan Komisi I saat melaksanakan kunjungan kerja kedalam daerah, masih terdapat sejumlah fasilitas pelayanan publik yang belum memadai dan hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi Pemprov Kalteng guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
“Saat melaksanakan reses, kita menemukan beberapa hal seperti alat perekaman E-KTP yang mengalami kerusakan, komputer yang perlu peningkatan kapasitas dan lain-lain. Hal ini sudah selayaknya menjadi bahan evaluasi Pemprov agar pelayanan publik bisa terselenggara secara optimal sekaligus mendukung kinerja pemerintahan berbasis digital,” tutupnya. (ina)
