PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa realisasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Guru telah diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawing, kepada Kalteng.co di gedung dewan, Rabu (21/12/2022).
Menurutnya, Komisi III tetap memperjuangkan agar TKD guru bersertifikasi bisa direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), dimana hal tersebut telah diusulkan dalam pembahasan RKA APBD 2023 antara komisi III dan Dinas Pendidikan (Disdik) beberapa waktu lalu.
“Perihal TKD dan TPP guru bersertifikasi, Komisi III telah mengusulkan saat pelaksanaan pembahasan RKA APBD 2023 dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, agar TPP dan TKD guru kembali dimasukan. Tinggal bergantung pada keputusan Pemprov untuk memasukan usulan kami atau tidak,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan bahwa dalam RKA APBD 2023, ada hal yang menjadi priotitas dan non-prioritas. Namun ia berharap agar realisasi pembayaran TKD dan TPP guru bersertifikasi bisa menjadi prioritas Pemprov di tahun 2023.
“Memang dalam setiap pembahasan APBD, ada yang hal memang harus di prioritaskan dan ada yang tidak. Tetapi kita berharap agar usulan realisasi pembayaran TKD dan TPP guru bersertifikasi bisa menjadi prioritas Pemprov di tahun 2023, karena hal tersebut berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak khususnya para guru,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa masuk tidaknya usulan Komisi III nengenai TKD dan TPP guru, merupakan kewenangan dan komitmen Pemprov dalam memberikan perhatian kepada para guru bersertifikasi.
“Kewenangannya kembali kepada Pemprov, karena pada dasarnya masalah ini hanyalah komitmen bagaimana Pemprov memberikan perhatian kepada para guru. Namun para intinya, DPRD Kalteng khususnya komisi III akan terus mengawal dan memperjuangkan agar TPP dan TKD guru bisa terealisasi pada tahun 2023 mendatang,” tutupnya.(ina)
