PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng memdorong Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga adat, perihal penanganan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang tidak mau melaksanakan kewajbannya terhadap masyarakat sekitar.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi PDI Perjuangan, Ferry Khaidir, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Kamis (24/11).
Menurutnya, sinergitas antara pemerintah dan lembaga adat akan memberikan pengaruh khususnya terhadap PBS yang enggan merealisasikan Plasma serta Corporate Social Responcibility (CSR) kepada masyarakat.
“Saran saya, Pemerintah harus menggandeng dan bersinergi dengan lembaga-lembaga adat diwilayahnya untuk mengatasi PBS yang enggan merealisasikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat seperti Plasma dan CSR,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga mengatakan bahwa pengaruh lembaga adat terhadap PBS terbilang cukup besar, mengingat keberadaan lembaga adat bertujuan untuk membela hak masyarakat.
Sehingga pihak perusahaan khususnya yang tidak menjalankan kewajibannya kerap khawatir apabila hal tersebut terdengar oleh lembaga adat dan mencuat hingga taraf nasional maupun internasional.
“Tentu saja perusahaan merasa takut dan khawatir, karena apabila permasalahan seperti Plasma yang tidak direalisasikan mencuat hingga ke tingkat nasional maupun internasional, hal tersebut akan berpengaruh terhadap harga CPO mereka dan menyebapkan kerugian besar,” pungkas Anggota Komis I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan ini.(ina)
