PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mengingatkan Pemerintah Provinsi melalui Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Pemilu, khususnya terhadap Money Politic atau politik uang.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Y. Freddy Ering, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Rabu (1/3/2023). Menurutnya, indikasi politik uang masih rentan terjadi, sehingga perlu pengawasan ketat dari seluruh stateholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilu.
“tentunya dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024, kita mendorong agar pemerintah melalui stateholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilu seperti Bawaslu, bisa menekan seminimal mungkin terjadinya atau indikasi politik uang, baik dari Calon Legislatif (Caleg), Calon Kepala Daerah (Cakada) maupun masyarakat yang notabene pemilih,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengatakan bahwa sudah menjadi rahasia umum, Politik uang masih marak terjadi dalam pelaksanaan Pemilu karena terbukanya peluang dari sejumlah oknum masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari Caleg maupun Cakada.
“Disatu sisi, yang namanya politik uang masih marak terjadi karena masyarakat sendiri yang membuka peluang tersebut kepada para Caleg maupun Cakada dan hal tersebut merupakan fakta yang selama ini berulang saat pelaksanaan Pemilu. Sehingga isu Politik Uang kemungkinan tetap mendominasi,” ujarnya.
Kendati demikian, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar indikasi Politik Uang dapat ditekan semaksimal mungkin, guna mendapatkan Caleg maupun Cakada yang berkualitas serta mampu mengambil kebijakan yang benar-benar bersifat pro rakyat.
“intinya pilih Caleg maupun Cakada yang benar-benar berkualitas, bukan karena isi tas dan kedepannya mampu mengambil kebijakan yang bersifat pro rakyat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” Tutupnya.(ina)
