PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menampung serta menjadikan kritik sebagai acuan untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik kedepannya.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kalteng, HM. Sriosako, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Senin (1/8/2022). Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang bertujuan untuk membangun serta memajuan sebuah negara khususnya instansi pemerintah dalam mengoptimalisasi pelayanan publik.
“kritik bertujuan untuk membangun dan memajukan sebuah negara khususnya bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Sehingga keberadaan sebuah kritikan seharusnya bisa menjadi bahan instrospeksi pemerintah, selama kritik tersebut masih dalam batas wajar,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengakui bahwa penolakan Fraksi Demokrat DPRD Kalteng terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 merupakan sebuah kritik membangun bagi Pemprov Kalteng.
“Sebuah Fraksi hanya memiliki 2 fungsi yaitu Menolak dan Menyetujui. Dalam LPJ Pelaksanaan APBD 2021, Fraksi Demokrat merupakan salah satu Fraksi yang menolak dan penolakan tersebut bukanlah tanpa alasan, tetapi memberikan kritik kepada Pemerintah agar kedepannya penyelenggaraan pemerintahan di Kalteng bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi Pembangunan dan Infrastruktur ini juga berharap, kedepannya pelaksanaan Pemerintahan di Kalteng bisa menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan, terutama perihal transparansi dan realisasi anggaran.
“Setahu saya, kemajuan sebuah negara tidak pernah datang dari sanjungan, melainkan kemajuan tersebut datang dari sebuah kritikan. Oleh karena itu, saya berharap kedepannya penyelenggaraan pemerintahan di Kalteng bisa lebih baik lagi, terutama dalam hal transparansi dan realisasi anggaran,” tutupnya. (ina)
