Ketua PHRI Kalteng Dukung Seminar International Day of The World’s Indigenous Peoples 2025

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, SH., SE., MH., menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh atas pelaksanaan International Day of The World’s Indigenous Peoples 2025 atau Pungpung Hai Borneo (The Great Borneo’s Assembly) yang digelar dalam bentuk seminar di Palangka Raya, 21–23 Agustus 2025.
Menurutnya, seminar ini menjadi momentum berharga bagi masyarakat adat, khususnya suku Dayak, untuk mempertegas eksistensi dan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tema “Memperkuat Jati Diri Masyarakat Suku Bangsa Dayak untuk Masa Depan yang Bermartabat dan Berkelanjutan”, kegiatan tersebut dinilai sangat relevan dengan tantangan zaman.
“Pungpung Hai Borneo adalah forum strategis bagi masyarakat adat Dayak untuk menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bagian dari sejarah, melainkan juga subjek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah maupun Indonesia,” ungkap Suriansyah Halim, Kamis (21/8/2025).
Ia menambahkan, PHRI Kalteng melihat bahwa penguatan jati diri masyarakat adat akan berdampak positif tidak hanya dalam aspek budaya, tetapi juga hukum, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, seminar seperti ini patut mendapat dukungan semua pihak, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat sipil.
Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut turut menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Prof. Pujiyono Suwadi, sebagai narasumber utama. Kehadirannya dinilai memberi bobot tersendiri dalam diskursus penguatan peran masyarakat adat.
“Harapan kami, seminar ini mampu melahirkan rekomendasi dan langkah nyata bagi keberlanjutan masyarakat adat Dayak, sehingga tidak hanya diakui dari sisi kultural, tetapi juga kuat dalam sistem hukum dan pembangunan nasional,” tegasnya.
Bagi PHRI Kalteng, lanjut Halim, masyarakat adat adalah garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan hukum dan keadilan. Ia berharap, Pungpung Hai Borneo 2025 menjadi titik tolak penguatan Dayak dalam menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri. (pra)
EDITOR: TOPAN



