PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemberlakuan sistem pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina oleh PT. Pertamina (Persero) mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Natalia.
Legislator membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini menilai, sistem yang diberlakukan oleh PT. Pertamina memang baik, yakni agar konsumen yang benar-benar berhak menerima BBM bersubsidi terdaftar dalam database.
Disatu sisi, jika sistem tersebut diterapkan di daerah atau wilayah yang warga/masyarakatnya hanya sekian persen efektif dapat menggunakan aplikasi, ditambah lagi dengan sebaran jaringan telekomunikasi yang ada namun belum merata, kebijakan ini justru akan menjadi kendala tersendiri nantinya bagi Pertamina.
“Secara umum kami menilai kebijakan tersebut sudah baik. Memasukan data konsumen yang memang layak menerima BBM bersubsidi. Namun Pertamina juga harus memikirkan sisi lainnya. Seperti mengetahui terlebih dahulu berapa persen warga masyarakat yang efektif menggunakan aplikasi, serta sebaran jaringan di daerah yang belum merata,” ucap Natalia melalui Kalteng.co, Kamis (7/7/2022).
Maka dari itu, politisi perempuan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kalteng ini memberikan saran kepada Pertamina, agar sistem pembelian BBM yang diberlakukan pada jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina agar dikaji lebih dalam. Mengingat masih terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif untuk kedepannya.
“Jangan terkesan terburu-buru, kaji lagi lebih dalam agar tidak menimbulkan dampak negatif kedepannya. Saya apresiasi langkah Wali Kota Palangka Raya mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor : 750/50/PKUMKP/Dag.1/VI/2022, tentang Pengaturan Pembatasan Pembelian BBM Jenis Pertalite (JBKP) dan Biosolar (JBT) guna mentantisipasi terjadinya kelanggkaan,” ungkap wakil rakyat asal Dapil I Kalteng meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan dan Kota Palangka Raya ini. (pra)
