PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kalangan DPRD Kalteng mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), untuk menerapkan sistem pembayaran digital menggunakan kode QRIS di objek-objek wisata unggulan.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawing, saat dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Selasa (27/12/2022). Menurutnya, pembayaran berbasis digital menggunakan kode QRIS akan memudahkan pemerintah daerah dalam pengawasan serta perhitungan anggaran, yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor kepariwisataan.
“Di era perkembangan teknologi saat ini, sudah saatnya pemerintah daerah menerapkan sistem pembayaran berbasis digital melalui kode QRIS di objek wisata. Karena retribusi yang ditarik dengan sistem manual lebih rawan terjadinya penyelewengan anggaran seperti biaya masuk ke objek wisata dan parkir kendaraan,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, selain mencegah terjadinya penyelewengan anggaran retribusi dalam rangka mengoptimalisasi PAD melalui sektor kepariwisataan, pembayaran melalui akses digital juga memudahkan kinerja petugas di objek wisata.
“Justru kinerja petugas di objek wisata menjadi lebih mudah dengan penerapan sistem pembayaran digital. Misalnya masyarakat yang berkunjung cukup melakukan scan barcode untuk pembayaran tiket masuk, begitu pula dengan karcis Parkir dan petugas cukup menyerahkan tiket tanpa harus memegang uang,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini berharap agar Pemprov Kalteng melalui Disbudpar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata.
“Sudah saatnya kita beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memanfaatkan sistem berbasis digital dalam berbagai aspek terutama kepariwisataan. Apalagi pembayaran melalui akses digital jauh lebih aman dan praktis dibandingkan sistem manual yang saat ini masih diterapkan,” pungkas mantan Bupati Katingan 2 periode ini.(ina)
