Warga Seruyan Tengah Usulkan Pembangunan Rumah Bersalin
PALANGKA RAYA, Kalteng.co– Kalangan DPRD Kalteng mendorong Pemprov melalui Dinas Kesehatan, untuk merealisasikan pembangunan tempat pos bidan terpadu atau rumah bersalin di Desa Suka Maju, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan, Jainudin Karim, saat dikonfirmasi Kalteng.co via Whatsapp, Minggu (17/7/2022).
“Saat saya melaksanakan reses ke Desa Suka Maju, Kabupaten Seruyan beberapa waktu yang lalu, masyarakat setempat mengusulkan agar pemerintah bisa merealisasikan Pos Bidan Terpadu atau rumah bersalin, mengingat bagi masyarakat khususnya kaum perempuan, harus menuju ke Desa lain untuk melakukan persalinan,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) ini juga menilai, Sapras dan Faskes sangat penting bagi masyarakat, khususnya diwilayah pelosok.
Oleh karena itu, ia berharap agar usulan masyarakat dalam bidang kesehatan, bisa menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang wajib direalisasikan.
“Kesehatan merupakan layanan yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia, dimana hal tesebut tertuang dalam peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu, usulan masyarakat terkait pembangunan maupun peningkatan Sapras dan Faskes harus masuk dalam program prioritas,” ujarnya.
Kendati demikian, masyarakat Desa Suka Maju juga menyampaikan sejumlah usulan lainya seperti pengadaan fasilitias pendidikan berupa komputer di SMKN – 1 guna menunjang proses belajar mengajar, pembuatan jala ke sentra pertanian, serta bantuan bibit ternak.
“Masyarakat juga meminta bantuan di bidang peternakan berupa bibit sapi dan kambing. Kemudian, warga Desa Suka Jaya meminta agar Dinas PUPR dapat melanjutkan pengerjaan jalan Amin Jaya dan meminta adanya bantuan pembuatan jalan bagi kelompok tani Sumber Makmur serta bibit sawit. Dimana masyarakat sangat mengharapkan agar aspirasi tersebut mendapat respon yang positif dari pemerintah melalui dinas atau badan terkait,” tutupnya. (ina)