PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pengajuan pindah wilayah tugas bagi PNS khususnya tenaga kesehatan ketika sudah menjalani ikatan dinas di daerah pelosok, merupakan permasalahan umum yang kerap terjadi dan kembali mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kalteng
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Kuwu Senilawati, menjelaskan, masalah ini tidak hanya dialami satu atau dua desa, melainkan seluruh Desa di Bumi Tambun Bungai. Salah satunya di Desa Tumbang Langgah, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas.
“Saat kunjungan ke Desa Tumbang Langgah beberapa waktu lalu, ada usulan dari masyarakat agar pemerintah bisa menempatkan pegawai negeri terutama tenaga kesehatan yang berasal dari Desa setempat,” ucap Kuwu, dikonfirmasi Kalteng.co di gedung dewan, Kamis (25/8/2022).
Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, tenaga kesehatan memang ada ditempatkan di Desa Tumbang Langgah dan menjalankan tugasnya setiap hari. Namun pegawai tersebut tidak menetap, melainkan menetap di Desa sebelah yakni Desa Rabambang.
“Untuk perawat dan bidan memang ada, tapi informasinya mereka hanya melakukan pelayanan kerumah-rumah masyarakat dan tidak menetap di Tumbang Langgah, melainkan menetap di Desa sebelah yaitu Desa Rabambang. Memang sebelumnya ada perawat yang menetap selama 10 tahun tapi akhirnya mengajukan pindah karena bermasalah dengan salah seorang warga yang diduga mengidap gangguan jiwa,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Dapil I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, keinginan masyarakat Tumbang Langgah berharap Pemerintah menempatkan putera asli Tumbang Langgah, khususnya tenaga kesehatan untuk mengabdi dan menetap di Desa setempat merupakan hal wajar.
Pasalnya, tenaga kesehatan sangat diperlukan terutama bagi masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan maupun penanganan darurat.
Wajar saja masyarakat menginginkan tenaga kesehatan yang memang menetap di Desa Tumbang Langgah. Apabila ada masyarakat yang sakit dan memerlukan penanganan intensif, paling tidak warga tersebut bisa ditangani secara darurat terlebih dahulu sembari dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap,” tandasnya.
Tenaga kesehatan yang tidak menetap tersebut, sambungnya, juga berdampak pada faslititas kesehatan atau Pustu yang akhirnya tidak difungsikan. Sehingga masyarakat juga berharap agar Pustu tersebut dapat difungsikan kembali.
“Karena tenaga kesehatan yang tidak menetap, akhirnya Pustu juga tidak difungsikan. Oleh karena itu, masyarakat Tumbang Langgah berharap agar pemerintah bisa mengaktifkan kembali Pustru tersebut dengan menempatkan SDM asli dari Desa Tumbang Langgah,” tutupnya.(ina)
