KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Kapuas sangat banyak, namun persoalan yang timbul juga kompleks, khususnya yang bersinggungan dengan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, terutama Komisi II.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kapuas H Darwandie menyampaikan, guna mengecek secara langsung PBS di Kabupaten Kapuas, baik perkebunan, pertambangan dan kehutanan, DPRD Kapuas akan mengunjungi langsung.
“Kami bersama tim akan turun langsung, dan kita ingin mengetahui secara detail PBS tersebut,” tegasnya.
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kapuas ini, mengakui ada banyak persoalan yang timbul dihadapi antara PBS dan masyarakat, bahkan ada yang dilaporkan ke dewan, serta dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk ada penyelesaian.
“Semua persoalan pasti ada pemicunya, jadi kita ingin itu ada penyelesaian, agar tidak berlarutlarut, karena semua kan terdampak,” jelasnya. Darwandie menilai keberadaan perusahaan atau investor harus jelas manfaatnya kepada masyarakat, dan tidak hanya mengeruk sumber daya alam (SDA), tapi harus ada kontribusi kepada masyarakat khususnya yang ada di sekitar.
“Kalau semua diabaikan, maka kita dukung perusahaan dicabut saja izinnya. Apalagi kalau tidak berizin maka ditutup saja. Namun kalau bermanfaat bagi daerah dan masyarakat, jadi harus diperhatikan,” pungkasnya. (alh)
