DPRD KAPUAS

DPRD Kapuas Terima Kunjungan Waket I DPRD Siak

KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Wakil Ketua I DPRD Siak Provinsi Riau, Fairuz, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kapuas, Senin (6/2/2023). Kedatangannya disambut anggota DPRD Kapuas, H. Ahmad Zahidi, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD, Hj Marlina Kasyfiatie.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Kunjungan tersebut, dalam rangka studi referensi terkait dengan APBD di Kabupaten Kapuas,” ungkap H. Ahmad Zahidi.

Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) ini, mengatakan DPRD Siak melihat dari neraca pertumbuhan ekonomi adalah baik. Karena Kapuas tidak mengalami yang namanya penurunan di bidang ekonomi, baik itu berkaitan dengan ketenagakerjaan, investasi dan berkaitan dengan pendapatan asli daerah yang jadi tolak ukurnya.

https://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.cohttps://kalteng.co

“Terkait pendapatan bruto, pihak DPRD Siak menilai cukup baik. Sehingga unsur pimpinan mereka datang kesini melakukan dialog, dan gali referensi,” jelasnya.

Zahidi menambahkan, mereka mau tahu kuncinya Kapuas baik tingkat inflasi bisa ditekan. Sehingga disampaikan kepada DPRD Siak bahwa Kapuas ini merupakan Kabupaten berdekatan dengan Banjarmasin, Kalsel jadi distribusi barang cepat dari Banjarmasin.

“Namun kita tetap tidak bangga dengan pendapatan yang ada di Kapuas, kita akan bekerja keras mendapatkan pendapatan lainnya, yaitu seperti pendapatan di bidang walet, nah walet ini bersamaan dengan Kabupaten Siak juga yang berpotensi,” ucap Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selat ini.

Kemudian, kata Zahidi, harus ada payung hukum dan Kapuas sudah ada payung hukum jadi mereka akan meniru Peraturan Daerah (Perda) tentang walet tersebut. Dirinya berharap dari pertemuan studi referensi, agar bisa menjadi hubungan kerjasama antar DPRD dalam meningkatkan APBD masing-masing.

“Tidak lain untuk menyejahterakan masyarakat, dan bagaimana memenuhi kebutuhan pangan,” pungkasnya. (alh)

Related Articles

Back to top button