PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Natalia ST mendorong pemerintah daerah melakukan tindakan tegas kepada oknum-oknum tertentu yang menangkap ikan dengan cara yang ilegal. “Kami minta sungai-sungai yang ada di Kalteng dilakukan pengawasan ekstra intensif. Dengan begitu, ekosistem maupun habitat lainnya tidak rusak, akibat ulah oknum menangkap ikan dengan cara-cara yang ilegal,” kata Natalia kepada Kalteng.co, Rabu (11/8).
Terkait persoalan tersebut, legislator yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam (SDA) ini memberikan saran kepada pemerintah daerah, membentuk tim khusus melalui dinas/ instansi terkait untuk menanganinya. “Dengan adanya tim khusus, pengawasan akan lebih efektif dan maksimal,” ungkap politikus perempuan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kalteng ini. Tim khusus yang telah dibentuk ini, lanjut Natalia, bertugas melakukan pengawasan dan menindak oknum-oknum penangkap ikan menggunakan cara yang ilegal. Seperti dengan cara setrum, racun tuba, dan lain sebagainya demi mendapat hasil tangkapan yang banyak.
“Upaya ini memang bukan satusatunya cara untuk mengantisipasi penangkapan ikan secara ilegal. Dengan kata lain, pemerintah daerah bisa memberikan edukasi secara rutin kepada masyarakat agar tidak menangkap ikan dengan cara yang ilegal,” ujar Natalia. Disampaikannya, kerugian disebabkan menangkap ikan dengan cara ilegal sangat banyak. Untuk itu, pemerintah harus memberikan edukasi dan meminta kepada masyarakat agar menggunakan metode yang aman dan legal menangkap ikan. “Kami menyayangkan jika penangkapan ikan dengan cara ilegal terus terjadi. Mengingat potensi perikanan di Kalteng yang cukup besar dan mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat, seperti halnya perekonomian,” tegas wakil rakyat asal dapil I Kalteng meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) ini. (pra/ens)
