DPRD Katingan Desak Pemkab Susun Target PAD Berbasis Data Akurat dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI
KASONGAN, Kalteng.co-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Yudea, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan untuk menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlandaskan data akurat dan kajian terukur.
Desakan ini disampaikannya dalam rapat paripurna pada Selasa (22/7/2025), dengan tujuan utama memastikan realisasi pendapatan yang maksimal sesuai target yang ditetapkan.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa akurasi data dan relevansi kajian sangat krusial dalam penetapan target PAD. “Penyusunan target pendapatan harus didukung oleh data-data yang akurat dan kajian yang terukur serta relevan. Sehingga target dapat terealisasi secara maksimal,” ujar Yudea.
Ini menunjukkan komitmen DPRD Katingan terhadap perencanaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
Prioritas: Tindak Lanjut Temuan BPK RI dan Inovasi Penggalian PAD
Selain fokus pada penyusunan target PAD, Yudea juga meminta Pemkab Katingan untuk segera menindaklanjuti catatan-catatan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Tengah tahun anggaran 2024. Desakan ini mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Yudea mendesak agar pemerintah daerah segera melaporkan perkembangan tindak lanjut temuan-temuan tersebut kepada DPRD Kabupaten Katingan, memperkuat peran pengawasan DPRD yang proaktif.
Lebih lanjut, Yudea turut mendorong Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang memiliki target penggalian PAD untuk bekerja lebih maksimal.
“Kita berharap adanya inovasi-inovasi baru dalam menggali potensi-potensi PAD, mengingat target yang telah ditetapkan,” tandasnya.
Dorongan ini mengindikasikan bahwa DPRD Katingan tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada peningkatan kinerja dan kreativitas dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
Implikasi Penting untuk Pembangunan Katingan
Desakan Yudea ini membawa implikasi penting bagi pembangunan Kabupaten Katingan. Dengan target PAD yang realistis dan berbasis data, perencanaan program pembangunan akan menjadi lebih matang dan berkelanjutan.
Penekanan pada tindak lanjut temuan BPK RI akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meminimalkan potensi kebocoran anggaran.
Sementara itu, inovasi dalam penggalian PAD akan membuka peluang baru untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, yang pada gilirannya dapat membiayai lebih banyak program kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat Kabupaten Katingan dapat berharap bahwa desakan DPRD ini akan ditindaklanjuti secara serius oleh Pemkab. Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kunci menuju pembangunan Kabupaten Katingan yang lebih maju dan sejahtera. (eri)
