Rana Muthia Oktari Desak Kolaborasi Lintas Sektor Atasi Pengangguran di Palangka Raya
PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Persoalan pengangguran di Kota Palangka Raya masih menjadi perhatian serius bagi kalangan legislatif. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas lapangan kerja, terutama bagi generasi usia produktif.
Dalam rapat kerja bersama sejumlah instansi teknis beberapa waktu lalu, Rana menyatakan bahwa penanganan pengangguran tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai, tantangan ketenagakerjaan saat ini membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga penyelenggara pelatihan kerja.
“Masalah pengangguran itu kompleks. Tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Harus ada sinergi konkret agar bisa menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai kebutuhan pasar,” kata Rana, Senin (16/6/2025).
Rana juga mengapresiasi langkah Dinas Tenaga Kerja yang telah menggulirkan program pelatihan vokasi. Namun demikian, ia menekankan pentingnya peningkatan mutu pelatihan serta perluasan akses hingga ke tingkat kelurahan. Banyak warga usia produktif, menurutnya, belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai pelatihan kerja yang tersedia.
“Jangan sampai pelatihan hanya menyentuh warga di pusat kota. Masyarakat di kawasan padat penduduk maupun pinggiran kota juga berhak mendapatkan akses pelatihan yang merata,” tegas politisi Partai NasDem ini.
Selain mengandalkan sektor formal, Rana juga mendorong pemerintah kota untuk memperkuat pengembangan sektor UMKM dan koperasi sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja baru. Ia menilai dukungan konkret berupa pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan kemudahan akses permodalan menjadi kunci penting, terutama bagi anak muda yang ingin memulai bisnis mandiri.
“Kalau peluang kerja formal terbatas, maka solusinya adalah menciptakan lapangan kerja sendiri. Tapi jangan dilepas begitu saja—perlu didampingi dan dibina sejak awal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Rana menyoroti pentingnya pembaruan dan integrasi data ketenagakerjaan agar seluruh program pelatihan dan penciptaan kerja yang digulirkan pemerintah tepat sasaran. Ia juga menyarankan agar kurikulum lembaga pendidikan dan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
“Tanpa data yang akurat dan relevansi kurikulum yang tepat, upaya penanggulangan pengangguran hanya akan bersifat jangka pendek,” pungkasnya.
Dengan dorongan konkret ini, DPRD melalui Komisi III berkomitmen terus mendorong kebijakan yang pro-kerja, terutama yang menyasar kelompok muda, perempuan, dan masyarakat di wilayah pinggiran agar tidak tertinggal dalam pembangunan ekonomi daerah. (pra)
EDITOR : TOPAN
