APBD Kotim 2026 Tertekan, DPRD Minta Prioritaskan Layanan Dasar dan Infrastruktur
SAMPIT, Kalteng.co – Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) diperkirakan akan menghadapi tekanan fiskal cukup berat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Penurunan signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat (TKD) menjadi tantangan utama yang harus segera diantisipasi.
Anggota DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terjadi penurunan TKD yang cukup besar, bahkan mencapai lebih dari Rp300 miliar.
“Dari proyeksi semula sekitar Rp2,2 triliun, kemungkinan besar APBD kita tahun depan hanya berkisar Rp1,9 triliun. Ini tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan belanja daerah,” ujar Riskon, Sabtu (4/10/2025).
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya dialami Kotim, tetapi juga terjadi secara nasional. Penurunan TKD terutama berasal dari berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan beberapa sumber transfer lainnya. Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat berencana menggantikan sebagian anggaran tersebut melalui program langsung, yang tidak lagi tercantum dalam struktur APBD daerah.
Beberapa program dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar (KIP), subsidi BPJS Kesehatan, hingga proyek strategis seperti perbaikan jalan dan jembatan yang dikerjakan langsung oleh kementerian teknis.
“Jadi, meskipun dana transfer ke daerah berkurang, pemerintah pusat akan mengambil alih lewat program langsung. Namun, konsekuensinya adalah ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas untuk menentukan arah pembangunan sendiri,” jelasnya.
Dalam situasi fiskal yang semakin ketat, DPRD Kotim meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun program prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
“Kami ingin memastikan agar meski anggaran menurun, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Jangan sampai program penting terabaikan karena defisit anggaran,” tegas Riskon.
Ia juga menyoroti perlunya kebijakan belanja yang efisien dan tepat sasaran. Pembahasan APBD 2026, yang sempat dijadwalkan ulang sambil menunggu finalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas prioritas daerah.
“DPRD akan terus mengawal proses ini. Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Kotim, bukan untuk belanja yang tidak berdampak langsung,” tandasnya. (oiq)
EDITOR: TOPAN
