SAMPIT, Kalteng.co – Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H.Rudianur mengaku prihatin dengan mahal dan sulitnya mendapatkan material bangunan serta banyaknya sopir angkutan pasir maupun tanah uruk yang menganggur, dan dikhawatirkan juga akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
“Kalau memang mereka tidak bisa bekerja maka bisa menghambat pembangunan tahun ini. Dampaknya anggaran juga bisa tidak terserap maksimal karena infrastruktur banyak tidak selesai kalau kondisi ini dibiarkan,” kata Rudianur, Senin (12/6/2023).
Menurutnya penertiban galian C membuat tempat penjualan pasir dan tanah uruk berhenti beroperasi. Dampaknya, sopir truk yang diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan, kini kehilangan penghasilan. Para sopir berharap para wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib mereka meski menyadari bahwa masalah ini berkaitan dengan perizinan galian C yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Masalah ini menjadi perhatian pihaknya di DPRD, pihaknya tidak hanya melihat nasib para sopir, tetapi juga keberlangsungan pelaksanaan pembangunan fisik di daerah ini yang membutuhkan material bangunan berupa pasir dan tanah uruk untuk penimbunan dan pengerasan jalan serta pasir untuk pengecoran bangunan,” ujar Rudianur.
Menurutnya kalau dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan membuat pembangunan fisik terhenti karena tidak ada material bangunan. Pihak DPRD sepakat langkah pemerintah menertibkan pertambangan ilegal, tetapi dia berharap kelangkaan material yang bisa menjadi imbas kegiatan itu sudah harus diantisipasi agar tidak malah mengganggu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotim.
“Kita sudah pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan para supir dan pemilik lahan galian C serta pemerintah daerah, Kami berharap ada langkah yang dilakukan pemerintah terkait hal ini sehingga pembangunan di Kabupaten Kotim dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.(bah)
