KALTENG.CO-Media massa kini tidak lagi hanya dipandang sebagai penyampai informasi, melainkan telah ditetapkan sebagai ujung tombak dalam memperkuat pembangunan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Pemerintah secara resmi menegaskan bahwa kolaborasi dengan komunitas pers adalah kunci utama untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan penguatan demokrasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, dalam acara Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar di Hotel Sahid Jaya, Rabu (11/3/2026).
Pers Adalah Kekuatan Pembangun Peradaban
Dalam paparannya, Natalius Pigai menyebutkan bahwa melibatkan komunitas media dalam agenda nasional adalah sebuah keniscayaan. Menurutnya, pers memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat yang berbasis pada penghormatan hak sesama.
“Tanpa melibatkan komunitas media, komunitas pers, itu susah. Bagaimanapun pers adalah salah satu kekuatan terbesar yang mampu membangun peradaban pembangunan hak asasi manusia di negara kita. Jadi pers adalah pilar pembangunan HAM,” tegas Pigai.
Menteri HAM menambahkan bahwa media memiliki tanggung jawab besar untuk mengampanyekan pencapaian positif di berbagai sektor, mulai dari hak sipil dan politik hingga pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob).
Program Nasional: Dari Kelas HAM hingga Penghargaan Jurnalistik
Pemerintah tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret untuk merangkul para kuli tinta. Natalius Pigai mengungkapkan sejumlah program strategis yang dirancang khusus untuk jurnalis di seluruh Indonesia:
Kelas HAM untuk Jurnalis: Sebuah wadah edukasi formal untuk memperdalam pemahaman wartawan mengenai instrumen dan isu-isu HAM terkini.
Kompetisi Karya Jurnalistik HAM: Ajang apresiasi bagi wartawan yang berhasil mengungkap fakta lapangan, mulai dari rintihan korban pelanggaran HAM hingga kisah inspiratif mereka yang memperjuangkan keadilan.
“Karya wartawan yang mengungkap fakta penderitaan, rintihan, hingga orang yang menghadirkan keadilan akan menjadi bagian dari penilaian dan tentu akan ada apresiasinya,” jelas Pigai.
Simbiosis Interdependensi: Pemerintah dan Media
Menanggapi persepsi adanya jarak antara pemerintah dan pers, Pigai menekankan pentingnya hubungan yang harmonis namun tetap profesional. Ia menyebut hubungan ini sebagai simbiosis interdependensi.
“Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah saling menjaga independensi tetapi juga tetap berkolaborasi untuk kepentingan bangsa,” imbuhnya.
Jurnalis Sebagai Human Rights Defender
Senada dengan Menteri HAM, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, memberikan label khusus bagi profesi jurnalis. Merujuk pada pernyataan Komnas HAM, Nezar menyebut jurnalis sejatinya adalah seorang human rights defender atau pembela HAM.
Peran jurnalis dalam melaporkan pelanggaran HAM, mengawasi jalannya kekuasaan, serta melakukan advokasi bagi para korban merupakan bukti nyata kontribusi mereka dalam melindungi hak-hak warga negara.
“Komnas HAM pernah mengeluarkan pernyataan bahwa jurnalis adalah juga human rights defender. Maknanya, wartawan adalah juga pembela HAM,” kata Nezar Patria.
Menuju Pembangunan Berbasis HAM
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap tercipta ruang dialog yang lebih konstruktif. Partisipasi publik diharapkan meningkat seiring dengan semakin edukatifnya informasi yang disajikan oleh media massa.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk selalu mengedepankan prinsip penghormatan HAM dalam setiap agenda pembangunan nasional. (*/tur)
