MUARA TEWEH,Kalteng.co – Berbagai persoalan pembangunan dan lingkungan mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teweh Selatan yang digelar di Trahean, Senin (9/2).
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Ardianto, menyampaikan evaluasi dan aspirasi kritis masyarakat terkait sejumlah program yang dinilai belum optimal.
Infrastruktur jalan menjadi perhatian utama. Ardianto menyoroti kondisi proyek jalan baru di Desa Butong yang menghubungkan ke Pasar Kompak. Meski masuk dalam prioritas desa, proyek tersebut dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan.
“Jalan tersebut belum dilengkapi jembatan dan tiang listrik. Rencana penimbunan untuk mengantisipasi banjir di lokasi pinggir sungai pun hingga kini belum terlaksana,” ujarnya.
Menurutnya, rencana penimbunan semula telah disepakati melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) antara perusahaan dan pemerintah desa. Namun, realisasinya belum terwujud di lapangan.
Ia juga menyoroti keterlambatan proyek jalan pelabuhan yang terhambat pada 2025 dan mendorong agar proyek tersebut kembali diprioritaskan pada 2026. Selain itu, Ardianto mempertanyakan realisasi dukungan anggaran dari dua perusahaan yang sebelumnya dijanjikan kepada desa.
“Komitmen itu perlu ditindaklanjuti dengan realisasi yang nyata,” tegasnya.
Persoalan lingkungan akibat aktivitas pertambangan turut menjadi sorotan. Ardianto melaporkan terjadinya pendangkalan sungai di daerah pemilihannya akibat sedimentasi. Kondisi ini, menurutnya, merugikan petani, nelayan, serta masyarakat yang bergantung pada aliran sungai.
“Berdasarkan pengecekan lapangan, air sungai masih keruh akibat aktivitas tambang. Perusahaan yang lalai terhadap lingkungan harus ditindak tegas,” paparnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Ardianto mengimbau agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara masif menjadi perkebunan sawit atau karet.
Terakhir, ia menyoroti persoalan infrastruktur berupa penggalian di jalan poros yang tidak ditangani secara tuntas.
“Galian yang dibiarkan begitu saja menyebabkan pipa tidak tertanam dengan baik dan memicu longsoran di bahu jalan. Ini perlu segera diperbaiki,” tuturnya.
Kritik dan masukan yang disampaikan dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan ramah lingkungan. (hms)
