PALANGKA RAYA,Kalteng.co – Wacana pemberlakuan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) menuai beragam tanggapan di daerah. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan. “Kita belum tahu dengan jelas seperti apa keinginan pemerintah saat ini. Kita masih menduga-duga,” ujarnya, Senin (23/3).
Menurutnya, kebijakan WFH bukanlah keputusan yang mudah karena aktivitas kerja secara langsung memiliki dampak berantai terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Hal ini terutama dirasakan pada sektor pelayanan publik seperti rumah sakit dan kantor pelayanan administrasi kependudukan.
Jika aktivitas kerja dibatasi melalui WFH, dikhawatirkan akan memengaruhi berbagai sektor lainnya yang bergantung pada mobilitas dan aktivitas masyarakat. “Sebenarnya itu keputusan yang sulit. Kita berharap dengan adanya aktivitas ini semuanya akan ada multi efek. Kalau kita bekerja, tentu saja semua aktivitas masyarakat dan perekonomian akan berputar,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut belum tentu menjadi solusi terbaik, khususnya dalam menjaga kualitas pelayanan publik di daerah. Bahkan, sistem kerja hybrid pun dinilai belum tentu efektif dalam kondisi saat ini. “Kalau memang itu kebijakan pusat, ya kita lihat saja nanti seperti apa langkah pemda. Kita harus mengikuti jika benar diterapkan ke daerah,” tambahnya.
Purdiono menegaskan, dalam situasi tertentu kebijakan tersebut tetap perlu dipertimbangkan dengan kajian yang komprehensif agar tidak merugikan masyarakat, terutama yang membutuhkan layanan pemerintah secara langsung.
“Pastinya ada hal-hal yang harus dilakukan di tempat kerja atau di kantor,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kalimantan Tengah menginginkan pelayanan publik tetap berjalan normal dan optimal. “Yang jelas itu adalah keputusan yang harus dikaji mendalam. Kita berharap semua berjalan normal seperti apa adanya,” tegasnya. (hms)
