Pemprov Kalteng Dorong Inovasi Daerah Hadapi Penurunan Dana Transfer Pusat

PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Plt Sekda  Kalteng, Leonard S. Ampung, mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kalteng untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Leonard, kebijakan penurunan dana transfer tersebut tidak hanya berdampak pada Kalimantan Tengah, tetapi juga terjadi secara nasional. Karena itu, dibutuhkan langkah strategis dan adaptif agar daerah tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat.

“Penurunan dana transfer yang terjadi secara nasional perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis dan penuh tanggung jawab. Bapak Wakil Gubernur bersama para kepala daerah se-Indonesia telah diundang oleh Kementerian Keuangan untuk mendengarkan langsung arahan kebijakan tersebut. Untuk Kalimantan Tengah, nilai penurunannya hampir mencapai Rp2 triliun,” jelas Leonard, Kamis (9/10/2025).

Leonard menambahkan, sejumlah provinsi lain juga mengalami kondisi serupa bahkan lebih berat, seperti Kalimantan Timur yang penurunannya mencapai lebih dari 70 persen, serta Maluku Utara sekitar 50 persen. Kondisi ini, kata dia, harus menjadi momentum bagi seluruh daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.

“Kita tidak bisa bergantung terus pada dana transfer pusat. Ini saatnya kita menggali potensi daerah dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Leonard menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah dan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut antara lain melalui optimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.

“Kami mendorong agar setiap aktivitas investasi dan operasional kendaraan di wilayah Kalimantan Tengah tercatat secara resmi, sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat semakin nyata,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Kalteng juga berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mempermudah proses perizinan di sektor-sektor potensial. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.

“Kita harus memastikan proses perizinan berjalan efektif agar potensi pendapatan dari berbagai sektor bisa dimanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.

Leonard turut menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, kerja sama yang solid, inovatif, dan transparan dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci menghadapi tantangan fiskal yang dinamis.

“Harapan kita bersama agar seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah terus berinovasi, memperkuat koordinasi, serta menjaga transparansi dalam setiap langkah pembangunan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Leonard menegaskan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berkurang.

“Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, saya yakin kita mampu melewati tantangan ini dan tetap menjaga pembangunan yang berkelanjutan untuk masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (pra)

EDITOR: TOPAN