KASONGAN, Kalteng.co – Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Katingan diingatkan, agar dalam pembayaran listrik jangan sampai ada tunggakan. Pasalnya pernah terjadi di awal tahun seperti ini untuk pembayaran listrik PLN menunggak, karena harus menunggu anggaran keluar.
“Tolong ini diperhatikan. Jangan sampai terjadi pemadaman, karena adanya tunggakan pembayaran,” tegas Bupati Katingan Sakariyas membuka pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Katingan tahun anggaran 2023, beberapa waktu lalu.
Menurut Sakariyas, jika aliran listrik ke kantor SOPD padam atau dihentikan, maka secara otomatis berdampak pada pekerjaan para pegawai.
“Bahkan tidak hanya pada pekerjaan pegawai saja. Namun juga membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi ikut terbengkalai. Karena saya melihat APBD kita sudah diketok. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kita sudah ada,” ungkapnya.(eri)
