Wakil Gubernur Edy Pratowo Dorong Pemerintah Pusat Terapkan Skema Dana Bagi Hasil yang Lebih Adil bagi Daerah Penghasil SDA
JAKARTA, Kalteng.co – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menegaskan perlunya kebijakan yang lebih berkeadilan dalam sistem pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu di sampaikan saat dirinya menjadi salah satu panelis dalam CNN Indonesia Leadership Forum bertajuk “Pilar Nusantara, Penopang Asta Cita” yang di gelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin daerah dan pelaku ekonomi nasional tersebut, Edy menyuarakan keprihatinannya terhadap masih timpangnya proporsi dana bagi hasil yang di terima daerah, khususnya bagi wilayah penghasil sumber daya alam besar seperti Kalimantan Tengah.
“Kalimantan Tengah ini punya peran strategis sebagai penopang ekonomi nasional. Potensi sumber daya alamnya luar biasa — dari perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan. Tapi kalau di lihat dari porsi dana bagi hasil yang kembali ke daerah, masih jauh dari kata proporsional,” tegas Edy.
Ia menjelaskan, luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 3 juta hektare, di luar potensi besar dari sektor kehutanan dan tambang yang menghasilkan batu bara, silika, sirkon, hingga bauksit.
Meski kontribusi daerah terhadap penerimaan negara terbilang tinggi, namun hasil yang di terima dalam bentuk DBH justru masih terbatas.
Kita Ingin Kalteng Tidak Hanya Jadi Pemasok Bahan Mentah
“Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam secara nasional itu mencapai ratusan triliun rupiah. Tapi ketika di kembalikan ke daerah penghasil, nilainya jauh menurun. Kalimantan Tengah tidak mendapat porsi yang sebanding — kadang hanya beberapa miliar saja,” ungkapnya.
Edy menilai, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi di wilayah pedalaman. Padahal, infrastruktur adalah syarat utama membuka konektivitas wilayah dan mempercepat arus logistik serta perputaran ekonomi rakyat.
“Kalau pembagian hasil bisa lebih adil dan proporsional, daerah punya ruang fiskal yang kuat untuk membangun. Ini bukan soal angka semata, tapi soal pemerataan hasil pembangunan agar masyarakat daerah penghasil juga ikut menikmati kesejahteraan dari potensi yang mereka miliki,” ujarnya menekankan.
Selain itu, Edy juga menyoroti pentingnya dukungan fiskal dalam mempercepat hilirisasi di daerah. Dengan dukungan dana yang memadai, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan dan tambang, memperkuat rantai pasok industri, dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Kita ingin Kalteng tidak hanya jadi pemasok bahan mentah, tapi juga pusat pengolahan. Dengan begitu, nilai tambah ekonomi akan lebih besar, inflasi bisa di tekan, dan daya saing daerah meningkat,” tutur Edy.
Ia menegaskan, prinsip keadilan fiskal harus menjadi pilar utama dalam kebijakan pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan semangat Indonesia Sentris yang di canangkan pemerintah. “Daerah adalah tiang penyangga bangsa. Kalau pondasinya kuat, Indonesia pasti berdiri kokoh,” tutupnya. (pra)
EDITOR: TOPAN
