PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Palangka Raya, menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah, Jalan S Parman, Kota Palangka Raya, Senin (11/04/2022).
Aksi unjuk rasa dibagi menjadi dua sesi, yakni pagi dan siang hari ini disambut terbuka oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, S.P beserta seluruh anggota DPRD, dan dikawal ketat pengamanan dari TNI-Polri.
Kepada awak media, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, S.P menyampaikan, jika aksi unjuk rasa yang digelar oleh BEM SI se-Kota Palangka Raya ini berdasarkan beberapa polemik yang telah diuraikan.
Mulai dari isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Preside Jokowi 3 periode, polemik harga BBM dan Minyak goreng, sampai agraria yang dirasa tidak memiliki dasar dan tidak mengedepankan kepentingan rakyat.
Adapun isi tuntutan BEM SI Se- Kota Palangkaraya :
1). Menolak segala upaya mencederai demokrasi dan hak masyarakat yang tertuang dalam pasal 7 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2). Menolak adanya amandemen UUD 1945 pasal 7 tentang masa jabatan presiden sebagai bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan semangat reformasi.
3). Mendesak presiden, MPR & DPR RI serta seluruh elite politik untuk menyatakan sikap patuh, tunduk, & konsisten terhadap konstitusi yang berlaku tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden.
4). Mendesak dan menuntut Presiden dan Wakil Presiden untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan terkait isu penundaan pemilu 2024 juga isu 3 periode karena sudah jelas mengkhianati konstitusi negara.
5). Mendesak ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mengambil sikap untuk menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro rakyat.
6). Menuntut pejabat negara dan para elit politik untuk fokus pada kesejahteraan rakyat dengan menstabilkan harga maupun stok bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) daripada terus menaikkan isu perpanjangan masa jabatan presiden yang sudah jelas melawan konstitusi.
7). Mendesak dan menuntut pemerintah untuk segera menstabilkan harga BBM dan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat.
8). Menghentikaan kriminalisasi terhadap para pejuang hutan adat Kinipan dan melegitimasi Laman adat Kinipan sebagai hutan adat.
9). Mendesak dan menuntut, presiden dan wakil presiden untuk berkomitmen dan segera menuntaskan visi misi nya dalam 2 tahun terakhir.
Politikus PDI Perjuangan Kalteng ini juga mengatakan , jika tuntutan yang disampaikan peserta aksi, adalah tuntutan serupa disampaikan oleh peserta aksi unjuk rasa lainnya yang terlaksana di beberapa wilayah Indonesia.
“Apa yang disampaikan oleh BEM SI Se- Kota Palangkaraya, tidak jauh berbeda dengan tuntutan peserta aksi yang terlaksana hampir di beberapa wilayah Indonesia,” bebernya.
Kendati demikian lanjut Wiyatno, dari kesekian tuntutan yang disampaikan ada beberapa yang menjadi perhatian khusus, yaitu penundaan pemilu dan isu tiga periode kepemimpinan presiden. Meski sebagai kader partai pemenang Pilkada tahun 2019 (PDI-P) Wiyatno menolak wacana tersebut.
Untuk kita ketahui bersama, Presiden Ir Joko Widodo tidak pernah menyatakan hal tersebut. Bahkan dirapat terakhir bersama para menteri beliau menginstruksikan untuk menyetop isu tersebut. Bahkan presiden pernah mengutarakan jika wacana tersebut sengaja diolah oleh orang tertentu untuk mempermalukan beliau.
“Atas nama PDIP Kalteng, kami tidak setuju dengan penundaan pemilu yang diusulkan oleh beberapa oknum menteri dan beberapa ketua partai. Kami ingin kembali kepasa konstitusi,” tegas Wakil Rakyat asal Dapil V Kalteng meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini.
Tuntutan mahasiswa telah diterima dan akan ditindak lanjuti oleh kalangan DPRD Kalteng. Sebagai bentuk terimakasih telah memperhatikan permasalahan yang tengah berkembang di masyarakat, DPRD Kalteng membagikan ratusan bungkus takjil bagi para pengunjuk rasa. (pra)
