Ribuan Tenaga Kontrak Terancam Jadi Pengangguran

Dewan Minta Kebijakan Tak Memperpanjang Perjanjian Kerja Ditinjau Ulang
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, Bardiansyah
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, Bardiansyah

KUALA KAPUAS,kalteng.co-Ribuan tenaga kerja kontrak (tekon) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas bakal dirumahkan. Pasalnya kontrak kerja mereka tidak akan diperpanjang sesuai dengan Surat Edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas bernomor 800/352/P31/BKPSDM/2021, tertanggal 11 Oktober 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) Kapuas. Dari surat edaran itu surat perjanjian kerja ribuan tenaga kontrak (tekon) untuk Tahun 2022 sementara bakal tidak diperpanjang. Kebijakan ini pun diminta untuk ditinjau ulang oleh dewan.

“Diminta kepada Pemkab Kapuas memikirkan kembali kebijakan yang tidak memperpanjang tenaga kontrak,” ucap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas, Bardiansyah, Kamis (14/10).

Karena itu, lanjut Politikus Partai Nasdem ini, tidak memperpanjang kontrak tekon akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Kapuas. Kondisi ini, lanjutnya, tentu harus dipertimbangkan kembali secara matang. “Kami harapkan itu dipertimbangkan, dan solusinya, apalagi jumlahnya itu mencapai 6.000 orang,” pungkasnya.

Baca Juga:  Franco Dukung Pembinaan Olah Raga Dayung

Sementara Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas, Drs. Aswan, saat dikonfirmasi, Rabu (13/10).  “Iya benar, ada surat edaran dari Sekda kepada seluruh SKPD yang isinya ada tiga poin itu,” ucap Aswan.

Aswan menerangkan, tidak diperpanjangnya sementara surat perjanjian tenaga kontrak untuk Tahun 2022, dan menunggu nantinya akan dilakukannya uji kompetensi. “Uji kompetensi akan dilaksanakan, BKPSDM Kapuas bekerjasama dengan pusat pelayanan asesmen, dan kompetensi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin,” jelasnya.

Baca Juga:  Kapuas Apel Siaga mencegah Gangguan Kamtibmas

Menurut Aswan, uji kompetensi terhadap para tenaga kontrak di Kapuas, dan dilakukan untuk melihat kemampuan tenaga kontrak yang bersangkutan. Selain itu, lanjutnya dalam rangka rasionalisasi anggaran, karena jumlah tenaga kontrak dilingkungan Pemkab Kapuas jumlahnya sekitar 6.000 lebih.

“6.000 itu jumlahnya terlalu besar. Kalau menurut catatan, anggaran yang diperlukan untuk tenaga kontrak itu sekitar Rp135 miliar,” sebut Aswan.

Ditambahkan Aswan, sebenarnya apabila berdasarkan analisis beban kerja (ABK), idealnya jumlah tenaga kontrak di Kapuas sekitar 5.000 orang.

“Idealnya 5.000 orang, jadi 1.000 harus kita kurangi. Cuma karena anggaran kita terbatas, karena rasionalisasi, akhirnya 50 persen yang akan kami kurangi,” tutupnya. (alh/uni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *