Pada kesempatan yang sama, Wawan Wardiana menyampaikan, pendidikan dan pelatihan adalah bagian yang penting untuk memenuhi kompetensi pegawai KPK.
Wawan berharap, diklat bisa menjadi pedoman bagi pegawai KPK untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk menjalani tugasnya kelak. Termasuk soal budaya dan etos kerja KPK.
“Meski KPK baru bergabung menjadi bagian Aparatur Sipil Negara, tidak menyurutkan semangat pemberantasan korupsi,” sebut Wawan.
Selama 1 bulan, para peserta akan menerima kurikulum yang terdiri dari orientasi, kode etik penyelidikan dan penyidikan, keahlian dan keterampilan, mata pelajaran khsus soal KPK dan penanganan korupsi, serta kewenangan Tipikor dan praktiknya.
Bahan diklat tersebut akan diajarkan oleh pemateri dari Kejagung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akademisi, dan pakar yang punya layar belakang relevan dengan program diklat.
Sementara itu, Tony Tribagus Spontana mengatakan, kerja sama dengan KPK ini bisa menjadi momentum peningkatan diklat penegak hukum, khususnya dalam pencegahan korupsi.
Tony juga memaparkan, sebagai adaptasi kondisi pandemi, pihaknya juga telah mengembangkan metode diklat “blended learning”, yaitu menggabungkan diklat online dengan offline.
“Diklat Penyelidik dan Penyidik ini diharapman akan mampu menuntaskan tantangan berbagai modus korupsi yang semakin canggih, sehingga memberikan pengembalian keuangan negara dengan optimal,” pungkasnya.(tur)
