Banjarbaru, Kalteng.co – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan bergotong royong dan bekerja sama dalam penurunan kasus stunting.Karena itu penanganannya dilakukan secara bersama-sama. Mengingat juga prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan berada pada 30,0%, di atas angka nasional yang 24,4%.
“Ini semua harus dilakukan secara gotong royong, kerja sama, dan saling memperkuat. Pemerintah tidak mungkin melakukan penurunan stunting sendirian. Oleh karena itu, saya minta perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, media, dan sektor swasta melalui CSR (tanggungjawab sosial perusahaan) untuk memberikan dukungan konkret dalam upaya percepatan penurunan stunting,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat mengunjungi Posyandu Kenanga di Kota Banjarbaru. Kamis (11/8/2022).
Selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat Wapres Ma’ruf Amin pun memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat penurunan stunting.
Kalimantan Selatan sendiri termasuk salah satu daerah prioritas penanganan kasus stunting. Seperti tertuang Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: KEP.101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk 12 provinsi prioritas khusus dimaksud. Berdasarkan data SSGI 2021, prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Selatan berada pada 30,0%, di atas angka nasional yang 24,4%.
Data laman wapresri.go.id menyebutkan 12 provinsi prioritas dalam percepatan penurunan stunting ini didasarkan pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2021. Terdapat 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.
Sementara, terdapat juga 5 provinsi dengan jumlah Balita stunting terbesar, yaitu Jawa Barat 971.792, Jawa Tengah 651.708, Jawa Timur 508.618, Sumatera Utara 347.437, dan Banten 268.158.
Ma’ruf Amin yang baru saja meresmikan OPOP Ekspo Kalimantan 2022 di lapangan Murjani Banjarbaru, berharap agar TPPS Kelurahan mengkordinasikan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Posyandu dan kader lainnya. Kunjungan Wapres yang didampingi sang istri, Hj. Wury Ma’ruf sendiri, guna memastikan Posyandu berjalan secara aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya, terutama dalam melakukan deteksi dini dan penanganan Balita stunting.
“Karena upaya percepatan penurunan stunting memerlukan konvergensi antar program dan antar pelaku,” pesan Wapres.
Momen kunjungan Wapres bersama istri ke Posyandu pada bulan Agustus ini bertepatan dengan momen Bulan Timbang, Ukur, dan Pemberian Vitamin A di Posyandu.Diketahui penimbangan dan pengukuran merupakan salah satu upaya penting untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak terutama Balita, sebagai upaya deteksi dini stunting. Bertepatan dengan sejak tanggal 1 hingga 7 Agustus adalah Pekan ASI Sedunia.
